SAMARINDA, Headlinews.id — Pemenuhan penyediaan hunian layak bagi masyarakat menjadi agenda utama dalam audiensi BTN Samarinda dengan Gubernur Kaltim, yang digelar untuk merumuskan kolaborasi perumahan di tengah meningkatnya kebutuhan tempat tinggal.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dengan Bank Tabungan Negara (BTN) Samarinda setelah pertemuan audiensi di Kantor Gubernur, Selasa (18/11/2025).
Pembahasan meliputi pengembangan perumahan, pembiayaan UMKM, digitalisasi layanan, dan penguatan dana pihak ketiga (DPK).
Dalam pertemuan tersebut, BTN memaparkan sejumlah program seperti BTN Properti, Rumah Murah BTN, Smart Residence, dan aplikasi BALE by BTN. Pihak bank juga menyampaikan ketertarikan untuk memperluas kerja sama dengan pemerintah provinsi.
Gubernur Kaltim Dr H Rudy Mas’ud menyampaikan apresiasi atas kontribusi BTN, sekaligus menegaskan perlunya akselerasi penyediaan hunian.
Ia mengatakan kebutuhan tempat tinggal di Kaltim terus meningkat dan harus dijawab dengan strategi yang lebih agresif.
“Selama puluhan tahun BTN sudah menyalurkan sekitar 70 ribu unit rumah. Angka ini memberi dampak besar, tetapi kebutuhan kita jauh lebih luas,” ujar Gubernur.
Meski demikian, Rudy menilai kebutuhan perumahan di Kaltim masih sangat besar dan membutuhkan terobosan baru.
“Kaltim membutuhkan percepatan pembangunan hunian. Program BTN sudah berjalan lama, tetapi kebutuhan masyarakat jauh lebih besar. Data yang kita lihat menunjukkan ribuan keluarga masih menunggu rumah layak,” ucapnya.
Gubernur menambahkan kondisi ini semakin mendesak seiring perkembangan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, perbankan perlu bergerak agresif untuk menangkap peluang tersebut.
“Pertumbuhan penduduk di sekitar IKN naik pesat. Dunia usaha bertambah, mobilitas meningkat, dan permintaan hunian ikut melompat. Saya ingin BTN mengambil posisi lebih kuat di wilayah strategis seperti Balikpapan, Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara,” tegasnya.
Ia juga menyoroti potensi pengembangan kawasan pesisir seperti Berau, Kutai Timur, Paser, Bontang, serta Balikpapan. Untuk Samarinda, Gubernur menyebut kawasan Samarinda Seberang memiliki peluang karena akses jalan tol yang memudahkan pembangunan rumah susun.
Selain sektor perkotaan, Gubernur menilai kawasan perkebunan juga membutuhkan dukungan penyediaan hunian.
Ia menjelaskan luas perkebunan Kaltim mencapai 3 juta hektare dan mempekerjakan banyak tenaga kerja yang memerlukan fasilitas perumahan memadai.
“Ribuan pekerja tinggal jauh dari pusat kota. Hunian yang layak akan mendorong produktivitas dan menciptakan pemerataan pembangunan,” ujarnya.
Rudy turut menekankan kebutuhan rumah bagi aparatur pemerintah di Kaltim.
“Kita mencatat lebih dari 20 ribu ASN dan puluhan ribu PPPK. Mereka juga membutuhkan hunian yang terjangkau dan dekat tempat kerja,” katanya.
Ia menyebut pemerintah provinsi terus memperluas kemudahan layanan publik melalui program seperti Gratispol dan Jospol.
“Termasuk dalam mendukung proses pengajuan layanan yang berkaitan dengan sektor perumahan,” tegasnya.
Audiensi ditutup dengan komitmen tindak lanjut antara BTN dan Pemprov Kaltim, khususnya terkait penyediaan hunian di kawasan sekitar IKN, model pembiayaan yang lebih mudah diakses masyarakat, serta skema kerja sama terpadu pada program perumahan dan layanan publik. (*)
