SAMARINDA, Headlinews.id– Gedung Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) di Jalan Harmonika, Samarinda, berpeluang dimanfaatkan untuk kegiatan usaha produktif. Gagasan ini muncul di tengah pembahasan mengenai kesejahteraan veteran dan pemenuhan hak mereka di Kalimantan Timur.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji membicarakan persoalan tersebut saat bertemu Kepala Pusat Veteran Badan Cadangan Nasional Kementerian Pertahanan RI Brigjen TNI Asep Tardiana Wachgi di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (26/10/2026). Dalam pertemuan itu, pembahasan turut mencakup fasilitas yang dapat diberikan kepada veteran sesuai aturan.
Seno Aji menyebut kondisi veteran tidak seragam, baik dari segi usia maupun kemampuan ekonomi. Perbedaan itu menjadi pertimbangan dalam menentukan hak dan fasilitas yang dapat diterima masing-masing veteran.
“Keadaan veteran berbeda-beda. Ada yang masih muda, ada yang sudah tua, dan kondisi ekonominya juga tidak sama. Jadi, pemberian hak tetap harus mengacu pada aturan yang berlaku,” ujar Seno Aji.
Fasilitas yang dibahas mencakup keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bantuan pendidikan, program pendidikan gratis di Kaltim, hingga dukungan permodalan usaha. Pemenuhan hak tersebut juga melibatkan pemerintah kabupaten dan kota sesuai kewenangannya.
Di luar fasilitas individu, pemanfaatan gedung LVRI menjadi salah satu opsi yang dibicarakan. Seno Aji melihat peluang untuk mengembangkan unit usaha di gedung tersebut agar aset organisasi dapat digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan manfaat ekonomi bagi veteran.
“Gedung LVRI di Jalan Harmonika bisa kita lihat potensinya untuk kegiatan usaha. Perlu dikaji bentuk usaha yang sesuai agar keberadaan gedung itu bisa memberi manfaat bagi para veteran,” katanya.
Meski demikian, belum ada rincian mengenai jenis usaha yang akan dikembangkan maupun mekanisme pengelolaannya. Pemanfaatan gedung tersebut masih berupa peluang yang perlu dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait.
Pembahasan mengenai usaha produktif itu melengkapi persoalan pemenuhan hak veteran, termasuk bagi janda veteran. Dukungan pemerintah daerah dan komunikasi dengan organisasi veteran diperlukan untuk membahas kebutuhan mereka berdasarkan ketentuan yang berlaku.
“Pemenuhan hak veteran harus tetap mengikuti aturan. Peluang kegiatan usaha juga bisa dibahas agar ada manfaat yang dapat dirasakan para veteran,” tandasnya. (*/fr)
