TARAKAN, Headlinews.id – Biaya praktik mahasiswa di RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan mencapai jutaan rupiah, terutama bagi mahasiswa yang mengikuti pendidikan profesi dengan masa praktik panjang. UBT meminta skema tarif dikaji kembali agar biaya yang muncul selama praktik dan penelitian tidak semakin membebani mahasiswa.
Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan UBT Alfianur, S.Kep., Ns., M.Kep. mengatakan perubahan tarif lahan praktik cukup terasa bagi mahasiswa. Pada pendidikan Profesi Ners, misalnya, 18 SKS praktik berlangsung sekitar 126 hari. Dengan tarif Rp50 ribu per hari, biaya lahan praktik saja mencapai Rp6,3 juta.
“Kalau dihitung untuk Profesi Ners, 18 SKS praktik itu sekitar 126 hari. Dengan tarif Rp50 ribu sehari, mahasiswa harus menyiapkan sekitar Rp6,3 juta. Itu baru biaya lahan praktik, belum orientasi, ujian dan kebutuhan lainnya,” kata Alfianur dalam RDP Komisi IV DPRD Kaltara bersama Dinas Kesehatan, RSUD dr. H. Jusuf SK dan UBT, Kamis (17/9/2026).
Kondisi tersebut cukup berat jika dibandingkan dengan besaran UKT mahasiswa FIKES UBT. Alfianur menyebut UKT berada pada rentang Rp500 ribu hingga Rp4,7 juta per semester, sedangkan rata-rata mahasiswa membayar sekitar Rp3 juta sampai Rp3,5 juta.
Dengan perhitungan itu, biaya lahan praktik profesi bahkan dapat melampaui rata-rata UKT satu semester. Di luar biaya tersebut, mahasiswa masih menanggung kebutuhan seperti alat pelindung diri, termasuk sarung tangan dan masker.
“UKT mahasiswa kami rata-rata sekitar Rp3 juta sampai Rp3,5 juta per semester. Sementara biaya praktik Profesi Ners saja bisa Rp6,3 juta. Belum ada biaya orientasi Rp230 ribu, ujian Rp150 ribu dan presentasi praktik. Jadi beban yang harus disiapkan mahasiswa cukup besar,” ujarnya.
Perubahan tarif juga terjadi pada jenjang pendidikan lainnya. Mahasiswa D3 dan S1 yang sebelumnya membayar Rp12.500 per hari kini dikenakan Rp30 ribu. Sementara tarif mahasiswa profesi naik dari Rp30 ribu menjadi Rp50 ribu per hari.
Dekan Fakultas Kedokteran UBT dr. Joko Haryanto, M.M. mengatakan persoalan tersebut perlu dilihat dari dua sisi, yakni kebutuhan operasional rumah sakit dan kemampuan mahasiswa. UBT memahami RSUD harus mengikuti tata kelola BLUD, tetapi ruang penyesuaian tarif masih perlu dibicarakan.
“Rumah sakit tentu punya kebutuhan operasional dan ada aturan BLUD yang harus dijalankan. Tetapi dari sisi pendidikan, kami juga harus menghitung kemampuan mahasiswa. Jadi perlu ada ruang pembicaraan untuk mencari tarif yang bisa diterapkan tanpa membuat biaya pendidikan semakin berat,” ujar Joko.
Ia mengatakan sebagian besar mahasiswa UBT merupakan putra-putri daerah Kaltara. Setelah menyelesaikan pendidikan, mereka diharapkan dapat mengisi kebutuhan tenaga kesehatan di daerah.
“Mahasiswa kita sebagian besar putra-putri Kaltara. Mereka belajar di sini dan nantinya kita harapkan bisa kembali memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jadi biaya selama proses pendidikan juga perlu kita pertimbangkan supaya tidak menghambat mereka menyelesaikan pendidikan,” katanya.
Selain biaya praktik, UBT menghadapi perubahan skema tarif penelitian di RSUD dr. H. Jusuf SK. Berdasarkan kerja sama sebelumnya, mahasiswa S1 dikenakan Rp300 ribu per proposal dan survei Rp150 ribu. Dalam ketentuan baru, biaya dihitung per minggu, yakni Rp320 ribu untuk mahasiswa D3 dan Rp650 ribu bagi mahasiswa S1 serta profesi.
Alfianur mengatakan penelitian mahasiswa rata-rata berlangsung tiga sampai enam minggu. Dengan skema tersebut, biaya penelitian dapat bertambah cukup besar dan berpotensi memengaruhi pilihan lokasi penelitian mahasiswa.
“Kalau penelitian berlangsung tiga minggu saja, mahasiswa S1 atau profesi harus membayar sekitar Rp1,95 juta. Kalau sampai enam minggu, angkanya bisa Rp3,9 juta. Ini belum termasuk kebutuhan penelitian lainnya. Karena itu kami mengusulkan supaya tarifnya bisa ditinjau kembali,” jelasnya.
UBT juga mengusulkan adanya tarif khusus untuk institusi pendidikan negeri daerah. Skema kerja sama pendidikan tersebut diharapkan dapat ditempatkan dalam regulasi tarif BLUD RSUD dr. H. Jusuf SK sehingga terdapat perbedaan antara tarif kerja sama pendidikan dan tarif umum.
“Kami berharap ada skema khusus untuk kegiatan pendidikan dan penelitian mahasiswa. Dengan begitu, kebutuhan rumah sakit tetap bisa dihitung, tetapi mahasiswa dari institusi pendidikan daerah tidak menanggung tarif yang sama dengan penggunaan umum,” kata Alfianur.
Menanggapi persoalan tersebut, Plt. Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK dr. Budy Azis B., Sp.PK., MH. mengatakan penyesuaian tarif dilakukan setelah tarif lama bertahan sekitar sembilan tahun. Rumah sakit mempertimbangkan efisiensi anggaran serta kenaikan kebutuhan operasional dan penggunaan fasilitas.
“Tarif ini terakhir disesuaikan sudah cukup lama, kurang lebih sembilan tahun. Sementara kebutuhan operasional rumah sakit terus naik, termasuk pemeliharaan fasilitas dan alat-alat kesehatan. Dari situ kami melakukan penyusunan tarif pada akhir 2025,” ujar Budy.
Ia menjelaskan terdapat beberapa kelompok tarif yang mengalami penyesuaian, antara lain dari Rp10 ribu menjadi Rp30 ribu, Rp12.500 menjadi Rp30 ribu dan Rp30 ribu menjadi Rp50 ribu per hari.
Namun, Budy mengatakan penerapan tarif tersebut masih dapat dibicarakan bersama institusi pendidikan. Menurutnya, persoalan utama saat ini adalah mencari mekanisme yang sesuai dengan kebutuhan rumah sakit dan kondisi mahasiswa.
“Kalau soal tarif ini masih bisa kita bicarakan. Kami terbuka untuk duduk bersama UBT, termasuk membicarakan teknis dan nilai yang dianggap patut. Jadi tidak perlu berhenti pada angka yang sudah ada sekarang,” katanya.
Budy mengatakan ketentuan tarif tersebut saat ini masih berada pada tahap Peraturan Direktur dan proses menuju Peraturan Gubernur. Kondisi itu masih memberi ruang bagi pembicaraan mengenai pola kerja sama pendidikan dengan perguruan tinggi.
“Regulasinya masih dalam proses. Jadi ruang pembicaraan itu masih ada, termasuk untuk kerja sama pendidikan dengan UBT maupun institusi lain seperti Poltekkes Kaltara. Kita cari formulasi yang bisa diterapkan dan tetap sesuai aturan,” pungkas Budy. (saf)
