TARAKAN, Headlinews.id – Pembangunan Pusat Pemerintahan (Puspem) di wilayah Tarakan Utara dipastikan menjadi salah satu proyek strategis Pemerintah Kota Tarakan dalam lima tahun ke depan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tarakan, Simon Patino mengungkapkan total anggaran yang dialokasikan untuk pembangunan kawasan terpadu tersebut mencapai Rp 284 miliar.
Nilai anggaran yang cukup besar tersebut, kata Simon, merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan pembangunan yang selama ini masih terkonsentrasi di wilayah pusat kota.
“Melalui pembangunan Puspem, arah pertumbuhan diharapkan mulai bergeser ke wilayah utara yang memang dinilai memiliki potensi pengembangan cukup luas,” ujarnya.
Secara kelembagaan, DPRD Kota Tarakan telah memberikan persetujuan terhadap penganggaran proyek tersebut setelah melalui pembahasan bersama pihak eksekutif. Persetujuan itu didasarkan pada pertimbangan rasionalitas program serta kesesuaian dengan arah pembangunan daerah.
“Ini adalah programnya Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan itu juga janji politik. Kami dari DPR, untuk penganggarannya, kalau disampaikan secara rasional, masuk dan kita akan menyetujui,” ujar imbuhnya.
Ia menegaskan, keputusan tersebut merupakan hasil kesepakatan kolektif di lembaga legislatif, sehingga seluruh anggota DPRD memiliki tanggung jawab yang sama dalam mengawal pelaksanaannya.
“Kalau sudah lembaga DPRD yang menyetujui, berarti kita harus sepakat untuk keputusan itu,” tegasnya.
Terkait teknis pelaksanaan, pembangunan Puspem direncanakan dilakukan secara bertahap selama satu periode kepemimpinan. Pemerintah bersama DPRD telah melakukan perhitungan matang agar pembiayaan tetap terjaga dan tidak menimbulkan tekanan terhadap struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Pembangunan Puspem lima tahun, pasti pemerintah ada punya hitung-hitungan juga. Dan teman-teman DPRD juga melakukan perhitungan agar pembiayaan tetap terukur,” jelasnya lagi.
Meskipun menyerap anggaran yang cukup besar, Simon memastikan proyek tersebut tidak akan mengganggu alokasi anggaran untuk sektor lain, khususnya pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Sudah dipastikan tidak mengganggu pos-pos anggaran lain. Artinya semua program tetap berjalan maksimal,” katanya.
Dari sisi ekonomi, pembangunan Puspem dinilai akan memberikan dampak berlapis. Dalam jangka pendek, aktivitas konstruksi diperkirakan akan memicu pergerakan ekonomi melalui kebutuhan material, distribusi logistik, hingga penyerapan tenaga kerja lokal.
“Kalau jangka pendek sudah jelas, pembangunan akan dilakukan sehingga ada mobilisasi barang, kebutuhan material, dan penambahan tenaga kerja. Itu dampak ekonomi dalam waktu dekat,” ujarnya.
Sementara dalam jangka panjang, dampak ekonomi diproyeksikan akan semakin terasa seiring mulai beroperasinya pusat pemerintahan di kawasan tersebut.
Perpindahan aktivitas aparatur sipil negara ke wilayah utara diyakini akan mendorong pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan.
“Kalau jangka panjang, ada mobilisasi PNS berkantor di Juata Laut. Kebutuhan makan, tempat tinggal, dan lainnya akan menambah pergerakan ekonomi di Tarakan Utara,” tambahnya.
Lebih lanjut, keberadaan Puspem diharapkan menjadi stimulus bagi berkembangnya usaha masyarakat. Perpindahan pusat aktivitas pemerintahan diyakini akan membuka peluang baru bagi pelaku usaha, terutama sektor UMKM.
“Masyarakat pasti melihat peluang di sana. Ini salah satu tujuan untuk mendorong pembangunan ke arah utara,” ujarnya.
Terkait rencana relokasi, Simon menyebutkan pemindahan saat ini difokuskan pada instansi pemerintahan. Gedung DPRD sendiri belum masuk dalam rencana pemindahan dalam waktu dekat, meski secara jangka panjang akan berada di kawasan yang sama.
“DPRD saat ini belum ada rencana dipindah ke Juata Laut, tapi ke depan pasti akan ke sana. Untuk sementara baru pemerintahan,” ungkapnya.
Meski demikian, ia menilai pusat perekonomian Tarakan tidak akan serta-merta bergeser dalam waktu singkat. Menurutnya, perubahan pusat aktivitas ekonomi membutuhkan waktu dan mengikuti dinamika perkembangan kawasan baru.
“Pusat perekonomian masih di kota. Apakah akan bergeser ke sana, itu tidak secepat itu. Waktu yang akan menjawab,” pungkasnya. (*/saf)
