TARAKAN, TerasKaltara.id– Salah satu point yang menjadi pembahasan dalam kunjungan kerja Komisi 1 DPRD Tarakan ke kantor Dinas Satpol PP dan PMK, terkait sarana dan prasarana pemadam kebakaran yang masih kurang.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Satpol PP dan PMK, Sofyan mengatakan pihaknya membutuhkan semua jenis armada untuk meminimalisir wilayah terdampak saat kebakaran terjadi.
“Armada yang roda dua, tiga, empat sampai roda 8 dan roda 16 sangat kita butuhkan. Apalagi Kota Tarakan ini, misalnya untuk perhotelan jika terjadi kebakaran, kita tidak mungkin gunakan yang 10 ton, tetapi harus teknologi atau rescue lagi yang ada tangganya,” kata Sofyan, Senin (13/1/2025).
Saat ini, Pihaknya memiliki 2 armada di Sektor Utara, 3 armada di Sektor Barat ditambah satu unit roda 3. Sedangkan di kantor pusat PMK sendiri ada 15 armada, dengan armada supply yang efektif berkapasitas 10 ton, 5 ton kemudian fire rescue 2 unit.
Dari jumlah armada ini, dengan kondisi wilayah di Tarakan idealnya masih dibutuhkan mobil khusus supply minimal 4 atau 5 mobil. Sedangkan saat ini hanya 4 unit yang efektif dari 6 unit yang ada.
“Kalau kendala ya banyak, termasuk masyarakat itu juga kendala kami. Kemudian selang, kalau bicara mapping kebutuhan dengan objek tempat kejadian kebakaran di Lingkas Ujung saja misalnya, selang 30 meter itu tidak sampai (ke titik api) mobil tidak bisa masuk,” bebernya.
Sedikitnya dibutuhkan nozel yang bisa menembak sepanjang 400 meter di setiap sektor. Ia pun mendorong agar pembentukan sektor PMK wilayah Tarakan Timur termasuk sarana prasarananya, minimal satu fire rescue, 2 armada supply, selang sekitar 400×4 ditambah 5×4 personel. Sehingga bisa menjangkau wilayah tersebut saat terjadi kebakaran.
Tim PMK juga mengalami kendala dalam pemenuhan personel. Dari jumlah keseluruhan sekarang hanya 75 personel dan tidak termasuk PPPK yang berproses menjadi calon PNS.
“Kalau sudah turun di lapangan, ada yang khusus operator, nozel, komandan regu, personel tambahan dan operator radio itu juga penting. 75 itu masih kurang, kalau setiap sektor, kita perlu minimal 7 kemudian komandan regunya,” pungkas Sofyan.
Sedangkan menjawab permasalahan di wilayah pesisir, ia mengungkapkan saat ini sudah ada PMK mini, namun ada yang sudah tidak layak. Dari 29 PMK mini yang ada, hasil mapping terakhir ada yang peralatan rusak, orang yang bisa mengoperasikan sudah meninggal atau tidak terawat dengan baik dan tidak bisa difungsikan.
Salah satunya di wilayah Belakang Ramayana, Kelurahan Sebengkok yang masih dalam kondisi baik. Di lokasi ini swadaya masyarakatnya untuk perawatan, meski peralatannya dari pemerintah dan tidak menunggu bantuan dari pihak lain.
“Kalau berbicara quick respon, semua masyarakat harusnya paham tindakan awal saat terjadi kebakaran untuk melakukan pencegahan. Idealnya, PMK mini ini harus diisi masyarakatnya,” ungkapnya.
Seharusnya, sesuai dengan Peraturan Mendagri Tahun 2020 tim relawan yang saat ini disebut Relawan Tanggap Kebakaran (Retkar) ini dibentuk Kelurahan dan dilakukan pembinaan. Namun selanjutnya masyarakat yang harus menjaga PMK mini bersama Retkar yang sudah dibentuk.
“Hasil pertemuan dengan DPRD tadi, akan dijadwalkan kembali kunjungan ke lokasi PMK mini. Kalau masalahnya sparepart mungkin bisa diatasi,” pungkasnya. (*)
