TARAKAN, Headlinews.id — Hadir di Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Wali Kota Tarakan dr. H. Khairul, M.Kes., menekankan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi langkah penting agar kebijakan dan program prioritas Presiden Republik Indonesia menyentuh kehidupan sehari-hari warga Tarakan.
Rakornas yang dibuka Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada Senin (2/2/2026) ini mengusung tema “Sinergi Pusat dan Daerah dalam Implementasi Program Prioritas Presiden Menuju Indonesia Emas 2045.”
Kegiatan tersebut diikuti seluruh kepala daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, termasuk jajaran Forkopimda, serta pimpinan DPRD dari seluruh Indonesia.
Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan, tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang merupakan turunan dari visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Menurut Mendagri, capaian positif pada tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo perlu diperkuat dan ditingkatkan melalui pelaksanaan program pembangunan tahun ini.
Menyikapi hal itu, Wali Kota Tarakan Khairul menegaskan komitmen pemerintah kota untuk menindaklanjuti arahan pusat agar seluruh program nasional dapat diimplementasikan efektif di daerah.
“Sebagai kepala daerah, kami berkomitmen memastikan setiap kebijakan dan program prioritas Presiden tidak hanya berhenti di tingkat pusat, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Tarakan,” ujar Khairul.
Selain arahan Presiden dan Mendagri, Rakornas menghadirkan sejumlah narasumber dari Kabinet Merah Putih yang memaparkan program strategis nasional, mulai dari penguatan ekonomi, investasi, energi, hingga program sosial seperti swasembada pangan, Kampung Nelayan Merah Putih, dan Makan Bergizi Gratis.
Wali Kota Khairul hadir bersama Wakil Wali Kota Ibnu Saud Is., memastikan koordinasi lintas sektor di Tarakan berjalan selaras dengan kebijakan nasional.
“Rakornas ini menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana pembangunan lokal dengan prioritas nasional, demi kesejahteraan warga,” pungkasnya. (*)
