TARAKAN, Headlinews.id – Peningkatan nilai jual produk UMKM di Kalimantan Utara (Kaltara) membutuhkan dukungan fasilitas pengemasan yang memadai. Rumah kemasan diusulkan sebagai salah satu solusi agar pelaku usaha dapat menghasilkan produk dengan tampilan lebih menarik tanpa terbebani biaya mendatangkan kemasan dari luar daerah.
Anggota Komisi VII DPR RI dari Daerah Pemilihan Kalimantan Utara, Hj. Rahmawati Zainal, S.H., meminta Kementerian UMKM memfasilitasi rumah kemasan agar pelaku usaha tidak terus mendatangkan kebutuhan pengemasan dari luar daerah.
Rahmawati mengatakan, biaya pengadaan kemasan dari luar provinsi ikut memengaruhi harga produk UMKM. Padahal, tampilan kemasan menjadi salah satu hal pertama yang dilihat konsumen sebelum mengenal isi produk.
“Orang melihat itu bukan lihat isinya dulu, pasti kemasannya. Makanya kita bermohon kepada Kementerian UMKM agar bisa membuat rumah kemasan sehingga kita tidak perlu lagi harus mengimpor dari luar provinsi. Ini juga berkaitan dengan biaya yang membuat hasil UMKM menjadi mahal,” ujarnya.
Menurut Rahmawati, Kaltara memiliki potensi bahan baku yang dapat dikembangkan menjadi berbagai produk unggulan. Potensi tersebut akan semakin kuat apabila didukung peningkatan kemampuan pelaku usaha, ketersediaan kemasan, serta akses pemasaran.
Ia juga menyampaikan harapan agar dukungan pemerintah pusat mencakup pelatihan bagi pelaku UMKM. Pengembangan produk perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas kemasan dan perluasan pasar agar usaha lokal mampu bersaing.
“Bahan baku kita luar biasa. Jadi, selain rumah kemasan, pelatihan-pelatihan juga dibutuhkan. Pemasarannya juga agar diberi akses, sehingga produk UMKM kita bisa berkembang dan memiliki nilai jual lebih baik,” kata Rahmawati.
Menanggapi usulan tersebut, Wamen UMKM RI Helvi Yuni Moraza menyampaikan rumah kemasan merupakan salah satu program pemerintah. Kementerian juga telah melakukan pemetaan untuk rencana program berikutnya dan mengusulkan dukungan fasilitas tersebut.
Helvi menjelaskan, penyediaan rumah kemasan membutuhkan kesiapan pemerintah daerah, terutama dalam pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas setelah diserahkan. Pengalaman sebelumnya menunjukkan fasilitas yang telah disiapkan pemerintah pusat selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dikelola.
“Memang rumah kemasan adalah salah satu program pemerintah. Dulu, fasilitas itu selama tiga tahun masih kami kelola, kemudian kami serahkan kepada pemerintah daerah. Nah, kami dalam tahun ini untuk rencana berikutnya memang sudah memetakan itu, kemudian mengusulkan hal itu,” ujar Helvi saat menghadiri Festival Kemudahan dan Perlindungan Usaha Mikro di Tarakan, belum lama ini.
Pemetaan tersebut turut dibicarakan bersama Gubernur Kaltara dan Wali Kota Tarakan. Helvi menyebut pendataan pelaku UMKM menjadi bagian dari upaya agar pengusaha di daerah memperoleh fasilitas pemerintah sesuai kebutuhan pengembangan usahanya.
Ia menjelaskan, keberadaan rumah kemasan membutuhkan dukungan pemerintah daerah agar fasilitas yang disediakan dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Kesiapan pengelolaan dan pemeliharaan menjadi pertimbangan agar sarana tersebut dapat berfungsi secara berkelanjutan.
“Kami melihat pemerintah daerah mana yang memang siap menyelenggarakan itu. Ketika fasilitas disiapkan, kalau tidak ada pemeliharaan dan partisipasi pemerintah daerah dalam pengelolaan, itu juga tidak akan berjalan,” ungkapnya.
Helvi juga mengaitkan kebutuhan pengemasan dengan potensi peningkatan nilai jual produk Indonesia. Ia menceritakan pengalamannya bertemu perwakilan perdagangan dari Sarawak dan Malaysia yang menyampaikan produk Indonesia dikemas ulang sebelum dipasarkan kembali.
“Dan itu adalah potensi. Saya sendiri waktu itu didatangi perwakilan perdagangan dari Sarawak maupun Malaysia. Mereka menyampaikan, produk-produk kita dipromosikan, kemudian dikemas lagi dan dijual. Harganya bahkan dua sampai tiga kali lipat,” tuturnya.
Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang menyambut baik usulan penyediaan rumah kemasan. Ia menyebut pelaku UMKM di Kaltara membutuhkan bantuan peralatan pengemasan untuk meningkatkan nilai jual produk sekaligus memperbaiki tampilan produk lokal agar lebih menarik bagi konsumen.
Zainal juga menyampaikan apresiasi kepada Rahmawati yang telah memfasilitasi kunjungan Wamen UMKM ke Kaltara. Ia berharap dukungan pemerintah pusat dapat diwujudkan, termasuk dalam penyediaan peralatan yang dibutuhkan pelaku usaha.
“Masalah packaging ini sangat-sangat kita butuhkan untuk meningkatkan nilai jual hasil produk. Kemasan harus menarik, kemasan yang cantik, dengan isi yang baik tentunya. Mudah-mudahan bantuan alat-alat yang sudah kita sampaikan kepada Bapak Wamen dapat terealisasi untuk membantu pengusaha-pengusaha UMKM,” ujar Zainal.
Zainal menambahkan, pengembangan UMKM juga membutuhkan kemudahan dalam mengakses fasilitas pemerintah dan perlindungan terhadap hak-hak pelaku usaha. Legalitas dan sertifikasi halal turut menjadi bagian dari dukungan agar pengusaha mikro dapat mengembangkan kegiatan usahanya.
“Jadi, UMKM yang ada di Kalimantan Utara benar-benar mendapat kemudahan dalam berbagai akses. Kemudian, hak-hak pelaku usaha dan keberlangsungan usahanya juga mendapat perlindungan, termasuk kemudahan legalitas usaha serta sertifikasi halal yang menjadi bagian dari fasilitas di dalamnya,” tandasnya. (saf)
