TANJUNG SELOR, Headlinews.id — Pemenuhan prasarana pendidikan dan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) Kaltara kembali ditekankan Fraksi PKB–NasDem–PAN, yang menilai pemerataan layanan di kawasan tersebut sebagai kebutuhan paling mendesak dalam agenda pembangunan daerah.
Anggota fraksi, Vamelia, menegaskan penyediaan fasilitas pendidikan di wilayah 3T harus ditempatkan sebagai prioritas strategis dalam penyusunan RAPBD 2026.
Ia menyebut masih banyak kesenjangan sarana yang berpengaruh pada kualitas layanan pendidikan di pedalaman dan perbatasan.
“Kondisi prasarana pendidikan di beberapa wilayah 3T belum sepenuhnya memadai. Ruang belajar, fasilitas penunjang, hingga akses dasar masih membutuhkan perhatian serius,” ujar Vamelia.
Menurutnya, perencanaan pembangunan pendidikan tidak cukup berhenti pada pembangunan fisik, tetapi juga harus berbasis analisis kebutuhan dan manfaat. Ia menekankan pentingnya pendekatan yang mampu menjamin keberlanjutan program.
“Perencanaan berbasis analisis manfaat–biaya sangat diperlukan agar setiap belanja publik menghasilkan dampak nyata dan jangka panjang bagi masyarakat,” katanya.
Vamelia juga menyoroti lemahnya pemeliharaan infrastruktur pendidikan yang sudah dibangun. Banyak fasilitas yang mengalami kerusakan namun belum tertangani secara optimal.
“Pemeliharaan harus diperkuat. Banyak sekolah di pedalaman dan perbatasan yang membutuhkan perbaikan dasar agar kegiatan belajar tetap berjalan dengan layak,” tegasnya.
Selain pendidikan, fraksi turut mencermati kebutuhan mendesak lain yang masih dihadapi masyarakat 3T, terutama akses transportasi dasar, layanan kesehatan, dan utilitas publik. Kondisi geografis yang menantang membuat pemerataan layanan publik masih terhambat.
“Pemerataan sarana prasarana di wilayah 3T sangat menentukan kualitas hidup masyarakat. Alokasi anggaran perlu diarahkan secara lebih presisi agar benar-benar menjangkau daerah yang selama ini tertinggal,” ucapnya.
Vamelia berharap agar prioritas pembangunan tahun 2026 fokus pada program yang menjawab kebutuhan paling mendesak warga, khususnya di kawasan yang berhadapan langsung dengan keterbatasan layanan dasar.
“Program pembangunan harus memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, terutama yang berada di wilayah 3T. Dengan arah kebijakan yang tepat, pemerataan dapat berjalan lebih cepat,” tutupnya. (*/saf)
