MAKASSAR, Headlinews.id— Penerapan pembelajaran mendalam di Kota Makassar menjadi rujukan DPRD Kabupaten Nunukan yang melakukan konsultasi ke Dinas Pendidikan setempat, membahas mulai dari kesiapan guru, efektivitas pelatihan, hingga dukungan anggaran pendidikan.
Dalam kunjungan yang dilakukan pada Rabu (13/11/2025) lalu di Kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar ini rombongan diterima Kasi Guru dan Tenaga Kependidikan PAUD dan SD, Dr. Abd Azis Karim, S.Pd, M.Si.
Sedangkan dari Nunukan hadir Sekretaris Komisi I Muhammad Mansur, Ketua Komisi II Andi Fajrul Syam, dan anggota Komisi II H. Firman Latif.
Mereka menggali informasi terkait bagaimana pembelajaran mendalam dijalankan Kota Makassar, termasuk proses pelatihan guru dan dukungan regulasi di tingkat pemerintah daerah.
Azis menjelaskan Makassar mulai mengadopsi pembelajaran mendalam sejak awal tahun. Menurutnya, guru yang sudah mengikuti pelatihan langsung mempraktikkan pendekatan tersebut di kelas, terutama dengan memberi ruang lebih besar bagi siswa untuk memahami, mengolah, dan memaknai materi pelajaran.
“Guru didorong tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi membantu siswa menelusuri cara berpikirnya sendiri. Itu inti dari pembelajaran mendalam yang coba kami bangun,” jelasnya.
Ia menuturkan, penerapan metode ini berjalan melalui kerja sama Dinas Pendidikan dan Balai Besar Guru dan Tenaga Kependidikan (BBGTK). Skema BOS Kinerja ikut diarahkan untuk peningkatan kapasitas guru.
“Fokusnya pada peningkatan kompetensi. Pelatihannya berjenjang, dan sekolah didorong menyesuaikan dengan kebutuhan masing-masing,” ujarnya.
Pada 2026, Dinas Pendidikan Makassar juga bersiap melakukan monitoring dan evaluasi (MONEB) terhadap guru yang telah mengikuti pelatihan.
Instrumen penilaian sedang disusun untuk mengukur keberhasilan penerapan metode di kegiatan belajar mengajar.
DPRD Nunukan turut menanyakan perkembangan hasil di sekolah yang telah lebih dulu menerapkan pendekatan ini.
Azis menyebut sejumlah sekolah memperlihatkan perubahan pada kemampuan siswa mendalami materi dan menjelaskan kembali konsep yang dipelajari.
“Perbedaannya terasa pada proses. Siswa lebih aktif bertanya dan menghubungkan materi dengan pengalaman mereka,” tambahnya.
Dalam sesi diskusi, perhatian DPRD Nunukan mengarah pada pemerataan guru dan peran pengawas sekolah. Azis mengakui jumlah pengawas di Kota Makassar belum ideal.
“Pengawas masih terbatas. Penambahan belum dilakukan beberapa tahun terakhir, jadi pengawasan harus diatur lebih efisien,” katanya.
Rombongan DPRD Nunukan juga menggali informasi mengenai redistribusi guru, mekanisme mutasi, serta program beasiswa pendidikan lanjutan bagi tenaga pendidik.
Azis menjelaskan beasiswa ditangani Badan Kepegawaian Daerah, sementara Dinas Pendidikan melakukan verifikasi kompetensi dan kebutuhan.
Di akhir pertemuan, DPRD Nunukan meminta rekomendasi sekolah yang menerapkan pembelajaran mendalam secara konsisten. Kunjungan lanjutan direncanakan untuk melihat langsung implementasi metode tersebut di kelas.
Konsultasi ini diharapkan menjadi bahan bagi DPRD dan Pemkab Nunukan dalam menilai kesiapan penerapan pembelajaran mendalam di daerah. Azis menyambut baik rencana tersebut.
“Kami terbuka jika ada pertukaran pengalaman antar-guru. Semakin banyak praktik baik dibagikan, semakin cepat kualitas pembelajaran meningkat,” tutupnya. (*/rn)
