TANJUNG SELOR, Headlinews.id – DPRD Provinsi Kalimantan Utara melalui Fraksi Partai Golkar menyampaikan catatan kritis terhadap Rancangan APBD 2026 dalam Rapat Paripurna ke-36, Senin (18/11/2025).
Fraksi Golkar menekankan perlunya transparansi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta peningkatan alokasi belanja modal yang saat ini masih tergolong minim dibandingkan kebutuhan pembangunan strategis di provinsi ini.
Dalam pandangan umum yang dibacakan anggota fraksi Adi Nata Kesuma, Fraksi Golkar mengapresiasi upaya pemerintah provinsi dalam menyusun dokumen fiskal sebagai dasar arah pembangunan tahun 2026. Namun, pihaknya menilai beberapa hal penting perlu mendapat perhatian serius.
“Belanja modal hanya dialokasikan sebesar Rp 74 miliar atau sekitar 3,26 persen dari total belanja. Jumlah ini sangat kecil dibandingkan kebutuhan pembangunan infrastruktur dan layanan publik yang strategis,” kata Adi Nata Kesuma.
Fraksi Golkar juga menyoroti ketergantungan Kaltara terhadap transfer pemerintah pusat yang mencapai Rp 1,248 triliun, atau lebih dari setengah total pendapatan daerah. Menurut Adi, peningkatan PAD menjadi agenda prioritas untuk memperkuat kemandirian fiskal provinsi.
“Kita harus mendorong pemerintah provinsi agar pendapatan asli daerah meningkat minimal 10–15 persen dalam dua tahun ke depan, termasuk melalui digitalisasi layanan pajak, penertiban wajib pajak, dan optimalisasi aset daerah,” ujarnya.
Fraksi Golkar memberikan sejumlah rekomendasi strategis untuk APBD 2026, antara lain realokasi sebagian belanja operasi untuk menambah belanja modal, penyusunan program padat karya berbasis desa dan UMKM, serta pengawasan kinerja SKPD berbasis hasil nyata, bukan sekadar serapan anggaran.
Defisit daerah sebesar Rp 30 miliar ditutupi melalui pembiayaan netto yang bersumber dari SILPA Rp 50 miliar dan penyertaan modal ke BPD Rp 20 miliar. Fraksi Golkar meminta agar penggunaan SILPA diarahkan untuk program produktif dan diawasi secara ketat.
“Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan SILPA sangat penting. Setiap rupiah yang dikucurkan harus berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat,” jelas Adi.
Dalam hal pendidikan dan pemerataan pembangunan, Fraksi Golkar menekankan perlunya perhatian lebih di wilayah perbatasan, termasuk pembangunan SMA baru di Lumbis Hulu, Nunukan, serta penguatan dukungan bagi petani mandiri dan sektor pangan untuk meningkatkan PAD.
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Kaltara ini menjadi bagian dari proses pembahasan APBD 2026 yang selanjutnya akan dibahas lebih mendalam oleh seluruh fraksi. Fraksi Golkar menegaskan siap mendukung penyusunan APBD selama tetap transparan, responsif, dan tepat sasaran bagi masyarakat.
“Kita ingin APBD 2026 benar-benar menjadi instrumen pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan PAD, dan pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah Kaltara,” tutup Adi. (*/rn)
