TARAKAN, Headlinews.id – Setelah menerima somasi dari tiga ahli waris pemilik rumah di Jalan Sebengkok Waru RT 27, PLN ULP Tarakan mulai menelusuri dokumen pemasangan tiang listrik beton di lokasi tersebut. PLN juga membuka kemungkinan pemeriksaan bersama, meski belum memastikan apakah tiang akan dipindahkan.
Manager PLN ULP Tarakan, Ghusaebi, mengatakan infrastruktur kelistrikan di lokasi itu berdasarkan informasi awal telah terpasang cukup lama dan menjadi bagian dari jaringan pelayanan listrik di wilayah setempat. Namun, riwayat pemasangan serta pertimbangan teknis penempatan tiang masih ditelusuri melalui data dan dokumen yang tersedia.
“Untuk memastikan riwayat pemasangan serta pertimbangan teknis pada saat pembangunan, PLN masih melakukan penelusuran terhadap data dan dokumen yang tersedia. Informasi tersebut akan menjadi bagian dari bahan evaluasi dalam menentukan tindak lanjut yang sesuai,” ujarnya saat dikonfirmasi, Kamis (19/11/2026).
Penelusuran tersebut juga mencakup dokumen persetujuan pemilik lahan, perizinan, hingga kemungkinan adanya kompensasi. PLN belum memberikan kepastian apakah dokumen-dokumen itu tersedia atau pernah diterbitkan saat tiang dipasang.
Ghusaebi menyampaikan, verifikasi dilakukan untuk memperoleh gambaran utuh mengenai riwayat pembangunan infrastruktur kelistrikan di lokasi tersebut. PLN menyatakan tetap menghormati hak masyarakat atas tanah dan bangunan, sembari mempertimbangkan kebutuhan pelayanan listrik serta aspek keselamatan.
“Terkait lokasi dimaksud, PLN masih melakukan penelusuran terhadap riwayat pembangunan serta dokumen pendukung yang berkaitan dengan penempatan infrastruktur tersebut. Diperlukan verifikasi lebih lanjut agar informasi yang disampaikan benar-benar sesuai dengan fakta dan kondisi pada saat pemasangan dilakukan,” katanya.
Persoalan ini disampaikan tiga ahli waris almarhum H. Ismail, yakni Siti Fatimah, Mohammad Saly, dan Ardy, melalui kuasa hukum Nunung Tri Sulistiawati, S.H., M.H. Mereka mempersoalkan keberadaan tiang beton setinggi sekitar sembilan meter yang berdiri di area teras rumah di Jalan Sebengkok Waru RT 27, Kelurahan Sebengkok. Jarak tiang dengan bangunan rumah disebut kurang dari 50 sentimeter.
Pihak keluarga mengklaim tiang tersebut telah berdiri sejak sebelum 2018. Mereka juga mengaku pernah menyampaikan pengaduan kepada PLN pada 2018–2019, tetapi belum memperoleh penyelesaian berupa pemindahan tiang.
Mengenai pengaduan tersebut, Ghusaebi menyebut PLN masih mencocokkan informasi dari keluarga dengan catatan pelayanan dan dokumen penanganan yang tersedia. Ia memastikan komunikasi dengan pihak keluarga tetap terbuka untuk mendukung proses penyelesaian.
“PLN masih melakukan pencocokan terhadap informasi yang disampaikan dengan catatan pelayanan dan dokumen penanganan yang tersedia. PLN juga terus membuka ruang komunikasi dengan pihak terkait agar penanganan persoalan ini dapat dilakukan berdasarkan informasi yang lengkap dan melalui mekanisme yang sesuai,” jelasnya.
Dalam somasi tertanggal 28 Oktober 2026, pihak ahli waris menuntut PLN memindahkan tiang dari lahan mereka serta membayar kompensasi sebesar Rp61.560.000. Nilai tuntutan tersebut mencakup kerugian atas penggunaan area teras, biaya perbaikan bangunan, keterbatasan pengembangan rumah, kompensasi penggunaan tanah, serta kerugian immateriil.
Menanggapi tuntutan itu, PLN menyatakan masih akan menelaah fakta dan dokumen pendukung sebelum menentukan sikap. Ghusaebi mengatakan permintaan kompensasi harus diperiksa dengan mempertimbangkan bukti serta ketentuan hukum yang relevan.
“Setiap hal yang disampaikan tentunya perlu ditelaah secara menyeluruh dengan mempertimbangkan fakta, dokumen pendukung, serta ketentuan hukum yang relevan. PLN tetap terbuka untuk melakukan komunikasi dan pembahasan lebih lanjut dengan pihak terkait guna mengupayakan penyelesaian yang baik, objektif, dan sesuai ketentuan yang berlaku,” ungkapnya.
Terkait kemungkinan relokasi, PLN belum mengambil keputusan. Ghusaebi menyebut penyesuaian lokasi infrastruktur dapat dievaluasi berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan, kelayakan teknis, keselamatan, serta keandalan pasokan listrik bagi pelanggan di wilayah tersebut.
“PLN terbuka untuk mengevaluasi berbagai alternatif penanganan berdasarkan kondisi dan hasil pemeriksaan di lapangan. Setiap alternatif, termasuk kemungkinan penyesuaian lokasi infrastruktur, perlu mempertimbangkan aspek keselamatan, kelayakan teknis, keandalan pasokan listrik, serta ketentuan yang berlaku,” tuturnya.
Sebelumnya, PLN telah menyampaikan surat tanggapan atas somasi keluarga tertanggal 5 November 2026. Dalam surat tersebut, PLN mengusulkan pemeriksaan lapangan bersama dan meminta sejumlah dokumen, di antaranya salinan sertifikat tanah, bukti status hukum para pihak, informasi batas lahan, serta dokumen pengaduan terdahulu jika masih tersedia.
Kuasa hukum keluarga kemudian membalas surat tersebut pada 11 November 2026 dan menyatakan kesediaan mengikuti pemeriksaan bersama. Nunung juga meminta hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara yang memuat koordinat tiang, luas lahan terdampak, serta jenis jaringan yang terpasang.
Nunung sebelumnya menyampaikan, apabila penyelesaian tidak tercapai, pihaknya menyiapkan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri Tarakan serta pengaduan kepada Ombudsman RI. Sementara itu, PLN menyebut penelusuran dokumen, koordinasi dengan keluarga, dan evaluasi kondisi teknis di lapangan akan menjadi dasar penentuan langkah berikutnya.
“PLN berharap proses ini dapat berjalan dengan baik sehingga diperoleh penyelesaian yang proporsional, dengan tetap memperhatikan hak dan kepentingan para pihak serta keselamatan dan keandalan pelayanan listrik kepada masyarakat,” pungkas Ghusaebi. (saf)










