NUNUKAN, Headlinews.id – Sebanyak 1.032 usulan pembangunan tahun 2027 dari Kecamatan Nunukan dan Nunukan Selatan mengerucut menjadi 65 prioritas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kewilayahan Pulau Nunukan, sebagai tahapan krusial penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Nunukan, Jumat (13/2/2026).
Musrenbang yang digelar di Cafe Sayn tersebut secara resmi dibuka Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, SE. Forum ini menjadi ruang strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat kepulauan dengan arah kebijakan pembangunan daerah tahun 2026 dan 2027.
Bupati menegaskan, selain menjadi agenda tahunan, Musrenbang kewilayahan merupakan instrumen penting untuk memastikan pemerataan infrastruktur dan penguatan ekonomi inklusif, khususnya di wilayah perbatasan.
“Setiap usulan masyarakat di wilayah pulau ini nantinya dikaji secara objektif dan konstruktif. Prioritas utama kita adalah program yang memberikan pelayanan terbaik dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat pulau,” tegasnya.
Ia menekankan, pembangunan layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar harus berjalan seiring dengan penguatan infrastruktur ekonomi guna meningkatkan daya saing wilayah.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan, Ir. Andi Astuti, ST., MM, memaparkan, dari total 1.032 usulan hasil Musrenbang 2027 di dua kecamatan, telah dilakukan proses verifikasi dan penajaman sehingga tersaring menjadi 65 usulan prioritas, terdiri dari 35 usulan Kecamatan Nunukan dan 30 usulan Kecamatan Nunukan Selatan.
Adapun untuk tahun 2026, terdapat 386 kegiatan yang bersumber dari Musrenbang dan pokok pikiran (pokir) DPRD, dengan rincian 230 kegiatan di Kecamatan Nunukan dan 156 kegiatan di Kecamatan Nunukan Selatan yang telah terakomodir dalam dokumen RKA 2026.
Menurut Andi Astuti, Pulau Nunukan sebagai kawasan strategis perbatasan memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas, aktivitas perdagangan, dan pelayanan pemerintahan.
Peningkatan kualitas jalan lingkungan, drainase, air bersih, fasilitas pendidikan dan kesehatan, hingga konektivitas antar kawasan menjadi prioritas pembangunan.
“Penentuan prioritas tahun 2027 mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), Program Strategis Nasional, serta visi-misi daerah dalam 17 Arah Baru Perubahan. Skala prioritas ditetapkan berdasarkan tingkat urgensi, dampak langsung terhadap pelayanan dasar, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, serta kesinambungan program,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan, kapasitas fiskal daerah memiliki keterbatasan sehingga penentuan prioritas harus dilakukan secara objektif dan mengedepankan kepentingan masyarakat luas.
Dalam forum tersebut, Sekretaris Komisi I DPRD Nunukan, Muhammad Mansur turut memberikan penegasan, legislatif siap mengawal agar setiap aspirasi masyarakat tidak berhenti sebagai catatan forum.
Ia menekankan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sebagai fondasi pembangunan daerah.
“Kualitas pendidikan dan kesehatan ini sangat penting bagi kita semua. Program sister school dan pertukaran siswa yang sudah berjalan perlu terus didukung,” ujarnya.
Selain itu, ia mendorong evaluasi tata kelola sekolah secara rutin, peningkatan layanan fasilitas kesehatan, serta dukungan terhadap tenaga kesehatan.
Mansur juga menyoroti kebutuhan penambahan personel Satpol PP dan Damkar, percepatan pemekaran Desa Nusantara dan Punjang 45, serta pembangunan akses jalan menuju Desa Nusantara dari RT 1 hingga RT 9 yang ditargetkan rampung paling lambat 2027.
Sebagai daerah kepulauan, ia menilai penguatan konektivitas transportasi laut dan pengembangan dermaga penyeberangan juga menjadi kebutuhan mendesak guna menunjang mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi.
“Jangan sampai hanya menjadi catatan di forum. DPRD akan mengawal saat pembahasan anggaran agar program yang sudah disepakati benar-benar terakomodasi,” tegasnya.
Musrenbang Kewilayahan Pulau Nunukan ini dihadiri jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa, tokoh masyarakat, serta delegasi dari dua kecamatan.
Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi kelompok berdasarkan bidang pembangunan untuk mematangkan program prioritas sebelum dibawa ke pembahasan tingkat kabupaten. (*)
