Home » NASIONAL » Hasan Basri Desak Pemerintah Review Ulang Penundaan Pengangkatan CPNS-PPPK 

Hasan Basri Desak Pemerintah Review Ulang Penundaan Pengangkatan CPNS-PPPK 

redaksi 17 Mar 2025 245

JAKARTA, Headlinews.id – Ketua Panitia Urusan Rumah Tangga (PURT) DPD RI, Hasan Basri, mendesak pemerintah untuk melanjutkan proses administrasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2025 tanpa penundaan hingga tahun 2026.

Desakan ini disampaikan karena penundaan tersebut dapat berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, mengingat lamanya waktu yang dibutuhkan dalam proses seleksi CPNS.

“Kami berharap pemerintah tidak menunda pengangkatan CPNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tetap melanjutkan proses hingga akhir di tahun 2025,” ujar Hasan Basri yang juga merupakan anggota Komite I DPD RI.

Saat ini, Komite I DPD RI juga telah mengambil keputusan bahwa mewakili seluruh senator, sepakat untuk mengingatkan pemerintah agar proses ini tetap berjalan dan pengangkatan tidak ditunda hingga tahun 2026.

Menurut Hasan Basri, kegelisahan masyarakat semakin meningkat, terutama dengan banyaknya keputusan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di berbagai perusahaan.

Pengangkatan CPNS dan PPPK diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang telah menggantungkan harapan sebagai CASN maupun PPPK.

“Anggaran untuk pengangkatan CPNS sudah disiapkan, sehingga seharusnya tidak ada dampak dari keputusan efisiensi yang dilakukan pemerintah. Kami rasa tidak ada alasan untuk penundaan pengangkatan,” tegas Hasan Basri.

Desakan ini muncul sebagai respons atas aspirasi yang berkembang di daerah serta banyaknya masukan dari berbagai pihak, terutama para CPNS dan PPPK yang merasa nasib mereka terkatung-katung tanpa kepastian.

“Kami menerima banyak keluhan dari para CPNS dan PPPK yang merasa proses pengangkatan mereka berjalan lambat dan tidak pasti. Mereka mengharapkan adanya kejelasan dan percepatan agar nasib mereka tidak terus terombang-ambing,” ujar Ketua PURT DPD RI dalam keterangan persnya.

DPD RI menekankan pentingnya transparansi dan konsistensi pemerintah dalam menjalankan proses rekrutmen CPNS dan PPPK.

Penundaan yang tidak jelas dapat menimbulkan spekulasi dan kekecewaan di kalangan masyarakat yang telah lama menantikan kesempatan untuk menjadi bagian dari aparatur negara. (*)

 

Comments are not available at the moment.

Sorry, the comment form has been disabled on this page/article.
Related post
Kolaborasi OIKN – KEMENDIKDASMEN – INOVASI Wujudkan Transformasi Pendidikan Dasar di Kota Nusantara

redaksi

13 Jun 2025

NUSANTARA,Headlinews.id— Transformasi Nusantara sebagai kota masa depan tak hanya dibangun dari infrastruktur fisik, tetapi juga dari landasan pendidikan yang inklusif, adaptif, dan berorientasi masa depan. Melalui kerja sama strategis dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Program INOVASI, buah kemitraan bilateral Indonesia – Australia. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) semakin menegaskan komitmennya dalam menciptakan …

Disaksikan Dewan Pers, PWI Akhirnya Tandatangani Panitia Bersama Kongres Persatuan    

redaksi

13 Jun 2025

JAKARTA,Headlinews.id – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kongres Bandung, Hendry Ch Bangun, dan Ketua Umum PWI Kongres Luar Biasa (KLB) Jakarta, Zulmansyah Sekedang, akhirnya menyepakati dan menandatangani surat keputusan (SK) berisi susunan Panitia Bersama Kongres Persatuan PWI. Penandatanganan dilakukan di kantor Dewan Pers, Jakarta, Jumat (13/6/2025), disaksikan Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, Wakil Ketua …

Dari Perencana Menjadi Pelaksana Infrastruktur: Perdana, Otorita IKN Eksekusi Proyek Pembangunan Dengan Skema Tender Terbuka dan Seleksi  

redaksi

12 Jun 2025

NUSANTARA,Headlinews.id — Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) mencatat tonggak sejarah baru dalam transformasi kelembagaannya dengan memulai pelaksanaan pembangunan fisik secara mandiri untuk pertama kalinya. Melalui penandatanganan kontrak tujuh paket pekerjaan pembangunan infrastruktur jalan dan dua paket pekerjaan pengawasan proyek di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), serta perjanjian kerja sama dengan tenant pelopor layanan publik, Otorita …

Bareskrim Polri Ungkap 5 Kasus Besar Penyalahgunaan BBM dan Gas Subsidi di Berbagai Daerah

redaksi

11 Jun 2025

JAKARTA,Headlinews.id – Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dittipidter) Bareskrim Polri mengungkap jaringan tindak pidana penyalahgunaan gas dan BBM bersubsidi di sejumlah wilayah Indonesia sepanjang Mei hingga Juni 2025. Salah satu kasus terjadi di Dusun Cangkring, Desa Sawo Cangkring, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Berdasarkan Laporan Polisi LP/A/58/V/2025/Bareskrim, pada 26 Mei 2025 ditemukan praktik pemindahan isi …

Bangun Karakter Pelayan Publik, 575 Orang CPNS Otorita IKN Ditempa di Puslatpur Mulawarman  

redaksi

10 Jun 2025

NUSANTARA,Headlinews.id – Sebanyak 575 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) resmi mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Bela Negara yang diselenggarakan di Pusat Latihan Tempur (Puslatpur) Kodam VI/Mulawarman, Amborawang, Kalimantan Timur, pada Selasa (10/06/2025). Kegiatan ini akan berlangsung selama 21 hari, mulai 10 Juni hingga 1 Juli 2025. Upacara pembukaan diklat dipimpin …

KPBU di IKN Semakin Diminati, Mendukung Percepatan Pembangunan di IKN  

redaksi

08 Jun 2025

NUSANTARA, Headlinews.id– Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) di Ibu Kota Nusantara (IKN) semakin menunjukkan geliat positif. Peningkatan minat dari investor dalam dan luar negeri terus terlihat, seiring dengan penguatan tata kelola serta penyederhanaan proses yang dilakukan dalam beberapa kuartal terakhir. Di bawah arahan Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, berbagai proses investasi kini …

Hot Categories