SAMARINDA, Headlinews.id – Polemik pembelian kendaraan dinas Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) senilai Rp8,5 miliar yang belakangan ramai diperbincangkan publik mendapat respons tegas dari Ketua Umum Forum Dayak Bersatu (FDB), Decky Samuel.
Menurutnya, kritik yang berkembang di masyarakat terlalu terburu-buru dan tidak mempertimbangkan konteks secara menyeluruh, baik dari sisi etika pemerintahan, efisiensi keuangan jangka panjang, maupun aspek keamanan dan kebutuhan operasional seorang kepala daerah.
“Saya memahami keresahan masyarakat. Tapi mari kita bicara dengan kepala dingin dan data yang jelas. Jangan sampai kita terjebak dalam reaksi emosional yang justru tidak adil bagi seorang pemimpin yang sedang bekerja keras membangun Kaltim,” ujar Decky Samuel kepada awak media, Jumat (21/2/2026).
Decky menegaskan, jabatan Gubernur Kaltim bukan jabatan sembarangan. Kaltim adalah provinsi yang menjadi tuan rumah Ibu Kota Nusantara (IKN), pusat perhatian nasional bahkan internasional, yang menjadikan mobilitas dan keamanan gubernur sebagai urusan strategis negara.
“Kendaraan dinas gubernur bukan sekadar fasilitas mewah. Ini adalah instrumen keamanan. Gubernur bertemu kepala negara, menteri, investor asing, diplomat. Kendaraan yang ia gunakan mencerminkan wibawa dan keseriusan daerah. Kalau kendaraan dinas tidak layak dan representatif, apa yang akan dipikirkan tamu negara tentang Kaltim?,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan, kendaraan dinas gubernur wajib memenuhi standar keselamatan tinggi, termasuk ketahanan teknis di medan yang beragam, mulai dari kawasan perkotaan Samarinda dan Balikpapan hingga wilayah pedalaman yang masih kerap dikunjungi kepala daerah dalam rangka tugas pelayanan publik.
Lebih jauh, Decky Samuel menyoroti kendaraan yang dibeli merupakan kendaraan berbasis listrik, sebuah fakta yang kerap luput dari perhatian publik dalam perdebatan ini.
“Yang perlu dipahami masyarakat adalah ini mobil listrik. Dan mobil listrik dalam jangka panjang justru jauh lebih hemat dibanding kendaraan berbahan bakar konvensional,” terangnya.
Ia merinci sejumlah keunggulan kendaraan listrik yang relevan secara fiskal:
Pertama, tidak ada pengeluaran untuk BBM. Kendaraan listrik menggunakan energi dari pengisian daya yang biayanya jauh lebih rendah dibanding konsumsi bahan bakar minyak, terutama di tengah fluktuasi harga BBM yang tidak menentu.
Kedua, biaya perawatan jauh lebih rendah. Mesin listrik tidak memiliki komponen kompleks seperti mesin bensin atau diesel — tidak ada penggantian oli rutin, filter bahan bakar, timing belt, dan berbagai komponen mekanis lain yang membutuhkan anggaran perawatan berkala yang tidak sedikit.
Ketiga, kendaraan listrik memiliki umur pakai yang lebih panjang jika dirawat dengan baik, sehingga frekuensi penggantian kendaraan dinas bisa ditekan dalam jangka waktu yang lebih lama. Ini berarti efisiensi nyata bagi APBD.
Keempat, pembelian kendaraan listrik sejalan dengan kebijakan nasional transisi energi dan komitmen pemerintah terhadap pengurangan emisi karbon. Kaltim sebagai provinsi yang menjadi sorotan dunia dalam konteks lingkungan hidup justru seharusnya bangga bahwa kepala daerahnya memimpin dengan contoh nyata penggunaan energi bersih.
“Kalau kita hitung dalam 5 sampai 10 tahun ke depan, biaya operasional dan perawatan kendaraan listrik ini sudah menghemat miliaran rupiah dibanding jika membeli kendaraan konvensional dengan harga yang sama. Jadi pertanyaannya bukan ‘mengapa mahal’, tapi ‘mengapa tidak dari dulu?’,” ujar Decky dengan nada tegas.
Decky juga mengingatkan pengadaan kendaraan dinas kepala daerah tunduk pada regulasi yang ketat. Ada standar harga yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, ada proses verifikasi anggaran, dan ada mekanisme pengawasan dari DPRD serta aparat pengawas internal.
“Kalau prosesnya sudah melalui mekanisme yang benar, dianggarkan secara resmi, disetujui oleh lembaga yang berwenang, lalu apa yang menjadi masalah? Kita tidak bisa menghakimi hanya berdasarkan angka yang terlihat besar di permukaan tanpa memahami konteks dan prosedurnya,” katanya.
Ia membandingkan dengan kondisi kendaraan dinas lama yang sudah tidak memenuhi standar kelaikan operasional dan keselamatan.
“Terus mempaksakan penggunaan kendaraan tua yang rawan mogok dan tidak aman bagi kepala daerah, apakah itu yang disebut hemat? Atau itu justru bentuk kelalaian yang seharusnya dikritik?,” tuturnya.
Ketua Umum FDB itu mengajak seluruh elemen masyarakat, khususnya warga Kaltim, untuk melihat persoalan ini secara lebih jernih dan tidak mudah tersulut oleh narasi yang belum tentu lengkap kebenarannya.
“FDB tidak membela kekeliruan. Tapi FDB juga tidak akan diam ketika pemimpin yang bekerja dengan benar dipojokkan secara tidak adil. Gubernur Kaltim punya hak atas fasilitas yang layak dan aman untuk menjalankan tugasnya. Dan itu bukan kemewahan, itu adalah standar minimum untuk seorang pemimpin provinsi sekelas Kaltim yang sedang dalam sorotan dunia,” pungkasnya. (fan)
