TARAKAN, Headlinews.id – DPRD Kalimantan Utara mencatat perlunya penguatan kejelasan indikator dan alur penilaian dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Penghargaan Daerah agar proses pelaksanaannya dapat berjalan seragam di seluruh tahapan.
Catatan tersebut mengemuka dalam rangkaian kunjungan kerja Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Kalimantan Utara ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Tarakan, Jumat (19/06/2026), yang difokuskan pada pembahasan aspek teknis penyusunan perangkat penilaian dalam sistem penghargaan.
Anggota Pansus I DPRD Kaltara, Herman, menyebut dalam pembahasan bersama BKPSDM Tarakan, salah satu poin yang mengemuka adalah kebutuhan penjabaran indikator penilaian ke dalam bentuk yang lebih operasional agar dapat digunakan secara langsung oleh perangkat pelaksana.
Ia menjelaskan, dalam praktik penyusunan sistem penilaian, setiap indikator perlu memiliki batasan yang jelas agar tidak terjadi perbedaan interpretasi saat diterapkan pada proses administrasi penghargaan.
“Dari hasil diskusi, yang kami lihat adalah indikator itu harus diturunkan ke bentuk yang lebih operasional. Kalau tidak, akan sulit dipakai secara seragam dalam proses penilaian,” ujarnya.
Herman menambahkan, selain indikator, alur kerja penilaian juga menjadi bagian yang dibahas, mulai dari tahapan pengumpulan data, proses verifikasi, hingga tahap penetapan hasil akhir.
Menurutnya, kejelasan alur tersebut penting untuk memastikan setiap tahapan memiliki urutan kerja yang dapat diikuti oleh perangkat teknis tanpa menimbulkan tumpang tindih proses.
“Yang juga dibahas tadi adalah alur prosesnya, mulai dari pengumpulan data, verifikasi, sampai penetapan hasil akhir. Ini perlu dirapikan supaya jelas tahapan kerjanya,” katanya.
Selain itu, Herman menyebut terdapat catatan terkait kebutuhan penyelarasan format kerja agar pelaksanaan penilaian tidak menggunakan pendekatan yang berbeda antarunit pelaksana.
Ia menilai konsistensi format kerja menjadi salah satu faktor yang menentukan keterlaksanaan sistem penilaian di lapangan, terutama ketika melibatkan banyak perangkat daerah.
“Perlu ada keseragaman format kerja supaya tidak muncul perbedaan cara kerja antar perangkat. Ini penting untuk menjaga konsistensi prosesnya,” ujarnya.
Herman juga menyampaikan bahwa dalam sistem yang dibahas, perlu dipastikan adanya kejelasan tindak lanjut setelah proses penilaian selesai, termasuk dalam hal dokumentasi hasil.
“Selain proses penilaian, juga perlu dipastikan bagaimana hasilnya didokumentasikan dan ditindaklanjuti, supaya tidak berhenti di satu tahap saja,” katanya.
Ia menegaskan hasil kunjungan tersebut akan menjadi bagian dari catatan teknis Pansus I DPRD Kaltara dalam penyempurnaan Ranperda Penghargaan Daerah pada tahapan pembahasan berikutnya. (*)
