NUNUKAN, Headlinews.id – Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Utara (Kaltara) menyita dan menyegel enam bidang Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit di Kabupaten Nunukan. Penyitaan dilakukan tim penyidik tindak pidana khusus Kejati Kaltara dalam penyidikan dugaan penyimpangan pemberian fasilitas kredit investasi dari PT Bank Raya Agroniaga Tbk kepada PT Sebaung Sawit Plantation (SSP) untuk periode 2017 hingga 2025.
Enam bidang HGU tersebut berada di Desa Plaju dan Desa Tepian. Proses penyitaan dipimpin tim penyidik yang dipimpin Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Kaltara Samiaji Zakaria. Selain menyita, penyidik juga melakukan penyegelan pada objek tanah perkebunan tersebut.
Kasi Penkum Kejati Kaltara Andi Sugandi D menjelaskan, tindakan penyitaan dan penyegelan dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan yang diterbitkan pada 7 April 2026, 5 Juni 2026, dan 7 Oktober 2026, serta penetapan pengadilan.
“Penyitaan dan penyegelan dilakukan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor 180/O.5/fd.2/04/2026 tanggal 7 April 2026, Nomor 314/O.5/fd.2/06/2026 tanggal 5 Juni 2026, dan Nomor 658/O.5/fd.2/10/2026 tanggal 7 Oktober 2026, serta penetapan pengadilan,” ujarnya, Jumat (13/11/2026).
Andi menyebut tindakan tersebut berkaitan dengan kebutuhan penyidik dalam mengumpulkan dan memperkuat bukti perkara. Enam bidang HGU yang menjadi objek penyitaan kini telah dipasangi tanda penyegelan oleh tim penyidik.
“Tindakan upaya paksa berupa penyitaan dan penyegelan terhadap lokasi HGU tersebut dilakukan guna memperkuat alat bukti maupun barang bukti yang berkaitan dengan penanganan perkara,” ujarnya.
Adapun enam HGU yang disita terdiri dari HGU Sawit Nomor 12 seluas 8.278 hektare di Desa Plaju. Kemudian HGU Nomor 13 seluas 402,51 hektare, HGU Nomor 21 seluas 51,96 hektare, HGU Nomor 22 seluas 60,69 hektare, HGU Nomor 23 seluas 35,95 hektare, serta HGU Nomor 24 seluas 14,12 hektare. Lima bidang terakhir berada di Desa Tepian.
Penyitaan tersebut berkaitan dengan penyidikan dugaan perbuatan melawan hukum dalam pemberian fasilitas kredit investasi oleh PT Bank Raya Agroniaga Tbk, yang sebelumnya bernama PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk, kepada PT SSP.
“Penyitaan dan penyegelan ini merupakan bagian dari rangkaian penyidikan perkara dugaan perbuatan melawan hukum dalam pemberian fasilitas kredit investasi oleh PT Bank Raya Agroniaga Tbk kepada PT Sebaung Sawit Plantation sejak tahun 2017 hingga 2025,” jelas Andi.
Dalam perkembangan perkara sebelumnya, penyidik telah menetapkan dua orang sebagai tersangka, yakni TKSD selaku Direktur Utama PT SSP dan BF yang merupakan Group Head PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka pada 7 Oktober 2026.
Fasilitas kredit yang menjadi objek penyidikan mencapai Rp759,42 miliar. Nilai tersebut terdiri dari kredit melalui KSU dengan PT SSP sebagai mitra avalis sebesar Rp169,57 miliar, kredit langsung kepada PT SSP senilai Rp407,35 miliar, serta fasilitas kredit pembangunan pabrik minyak kelapa sawit atau PMKS sebesar Rp182,50 miliar.
Kejati Kaltara menyatakan penyitaan enam bidang HGU tersebut dilakukan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara yang masih ditangani penyidik.
“Penyitaan dan penyegelan terhadap enam bidang HGU ini dilakukan guna memperkuat alat bukti maupun barang bukti yang berkaitan dengan penanganan perkara dugaan pemberian fasilitas kredit investasi kepada PT SSP,” pungkasnya. (saf)
