TARAKAN, Headlinews.id – Tingkat inflasi Kalimantan Utara (Kaltara) pada Oktober 2026 tercatat sebesar 2,68 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy). Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,23 persen dan menempatkan Kaltara sebagai provinsi dengan inflasi terendah kedua secara nasional setelah DKI Jakarta.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kalimantan Utara, Agus Taufik, mengatakan angka inflasi tersebut masih berada dalam rentang sasaran pemerintah sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen. Data itu merujuk pada rilis Badan Pusat Statistik (BPS) yang diterbitkan pada 1 November 2026.
“Data BPS yang dirilis pada 1 November 2026 mencatat angka inflasi Kalimantan Utara sebesar 2,68 persen. Angka ini masih dalam rentang target yang ditetapkan pemerintah, yakni 2,5 persen plus minus 1 persen,” ujar Agus.
Ia menjelaskan, perkembangan inflasi Kaltara sejak April hingga Oktober 2026 masih berada dalam rentang sasaran. Kondisi tersebut menunjukkan pergerakan harga secara umum masih terjaga, meskipun pemantauan tetap dilakukan terhadap perkembangan harga di masing-masing daerah.
“Sejak April 2026 sampai dengan saat ini, inflasi Kalimantan Utara masih berada dalam rentang sasaran 2,5 persen plus minus 1 persen,” katanya.
Pemantauan inflasi di Kaltara mencakup tiga daerah yang masuk dalam penghitungan Indeks Harga Konsumen (IHK), yakni Tarakan, Tanjung Selor, dan Nunukan. Sementara itu, perkembangan harga di Kabupaten Malinau dan Tana Tidung juga tetap dipantau untuk memperoleh gambaran kondisi harga di wilayah tersebut.
Pengendalian inflasi melibatkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Koordinasi antarlembaga diarahkan pada empat aspek, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi yang efektif.
Agus menyebut keempat aspek tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kestabilan harga. Pelaksanaannya membutuhkan koordinasi antara BI, pemerintah daerah dan instansi terkait, terutama dalam memantau ketersediaan barang serta kelancaran distribusi kebutuhan masyarakat.
“Peran TPID terutama dalam menjaga kestabilan harga, kemudian juga kelancaran distribusi, ketersediaan pasokan dan komunikasi yang efektif,” ungkapnya.
Menurut Agus, kondisi geografis Kaltara turut memberikan tantangan dalam pengendalian inflasi. Wilayah yang memiliki kawasan perkotaan, pedalaman hingga perbatasan membuat distribusi barang membutuhkan perhatian tersendiri. Selain itu, sejumlah komoditas kebutuhan masyarakat masih didatangkan dari luar daerah.
“Secara geografis, Kalimantan Utara ini penuh tantangan. Beberapa komoditas juga masih didatangkan dari luar Kaltara. Namun, angka inflasi kita tetap terjaga,” tandasnya. (rs)
