NUNUKAN, Headlinews.id – Polda Kalimantan Utara (Kaltara) memperluas kerja sama lintas instansi dalam mendukung perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI) sekaligus membuka akses pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kolaborasi bersama Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Kaltara tersebut juga diarahkan untuk mendukung program Polisi Peduli Pengangguran (POLIRAN), khususnya dalam peningkatan keterampilan kerja dan perluasan kesempatan memperoleh pekerjaan.
Kerja sama itu ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) tentang Sinergitas Perlindungan Pekerja Migran Indonesia di Ruang Wawasan Nusantara, Kantor BP3MI Kaltara, Kabupaten Nunukan, Rabu (18/11/2026) sekitar pukul 13.30 WITA. Kapolda Kaltara Brigjen Pol. Andi Syahriful Taufik, S.I.K., M.Si., hadir bersama Kepala BP3MI Kaltara Kombes Pol. Andi M. Ichsan, S.I.K., S.H., dalam kegiatan tersebut.
Kesepakatan ini merupakan tindak lanjut kolaborasi Kapolri dengan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia sekaligus bagian dari implementasi program Quick Wins Polri. Ruang lingkup kerja sama diarahkan pada perlindungan calon pekerja migran dan PMI, pencegahan tindak pidana yang berkaitan dengan pekerja migran, serta dukungan terhadap program peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kapolda Kaltara Brigjen Pol. Andi Syahriful Taufik mengatakan, kerja sama tersebut membuka ruang bagi kepolisian dan instansi terkait untuk memberikan dukungan kepada masyarakat yang membutuhkan akses pekerjaan maupun pemberdayaan ekonomi. Ia menilai persoalan pengangguran dan perlindungan pekerja migran membutuhkan keterlibatan berbagai pihak sesuai tugas masing-masing.
“Mari sama-sama kita membantu saudara-saudara kita, Bapak dan Ibu yang belum beruntung. Mereka membutuhkan dukungan agar memiliki kesempatan untuk bekerja dan meningkatkan kesejahteraan keluarganya,” ujar Andi Syahriful Taufik.
Ia menjelaskan, salah satu bentuk dukungan Polda Kaltara diwujudkan dalam program Polisi Peduli Pengangguran atau POLIRAN. Program tersebut diarahkan untuk membantu masyarakat memperoleh keterampilan kerja, mengakses kesempatan kerja, serta mengembangkan usaha yang dapat memberikan penghasilan.
“Program POLIRAN ini kami jalankan dengan sejumlah kegiatan, di antaranya pelatihan keterampilan kerja, membantu membuka akses pekerjaan, serta memberikan pendampingan bagi masyarakat yang memiliki usaha. Kami berharap kegiatan tersebut bisa memberikan manfaat langsung bagi warga,” katanya.
Menurutnya, upaya pemberdayaan masyarakat juga membutuhkan dukungan instansi yang memiliki kewenangan di bidang ketenagakerjaan dan perlindungan pekerja migran. Kolaborasi tersebut dapat menghubungkan kebutuhan masyarakat dengan program dan layanan yang tersedia di masing-masing lembaga.
“Persoalan pekerjaan dan perlindungan pekerja migran tidak bisa ditangani oleh satu instansi saja. Kepolisian tentu memiliki tugas dan fungsi sendiri, begitu juga BP3MI serta dinas ketenagakerjaan. Jika koordinasinya berjalan baik, pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal,” ungkapnya.
Kapolda menambahkan, kerja sama perlindungan PMI juga berkaitan dengan upaya pencegahan tindak pidana, terutama praktik yang dapat merugikan calon pekerja migran maupun pekerja migran Indonesia. Koordinasi antarlembaga dibutuhkan agar persoalan yang muncul dapat ditangani sesuai kewenangan masing-masing.
“Calon pekerja migran harus mendapatkan informasi dan perlindungan yang memadai. Kami mendukung koordinasi dengan BP3MI agar potensi tindak pidana yang berkaitan dengan pekerja migran bisa dicegah dan masyarakat mendapatkan pelayanan yang semestinya,” tegas Andi Syahriful Taufik.
Ia berharap kesepakatan tersebut tidak berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi dilanjutkan dengan kegiatan nyata yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Polda Kaltara juga mendorong agar kerja sama perlindungan PMI dan pelaksanaan POLIRAN dapat berjalan beriringan dalam mendukung kesejahteraan warga.
“Semoga, kerja sama ini bisa dilaksanakan secara berkelanjutan. Ada kegiatan yang benar-benar dirasakan masyarakat, baik dalam perlindungan pekerja migran, pelatihan keterampilan, maupun pemberian akses bagi warga untuk memperoleh pekerjaan,” tutupnya.
Sementara itu, Kepala BP3MI Kaltara Kombes Pol. Andi M. Ichsan, S.I.K., S.H., menyatakan kesiapan pihaknya bekerja sama dengan kepolisian dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Nunukan. Ia menyambut baik kesepakatan tersebut karena koordinasi lintas instansi dibutuhkan dalam pelaksanaan pelayanan dan perlindungan pekerja migran Indonesia.
“Kami dari BP3MI dan Disnaker Nunukan juga siap membantu bersama kepolisian. Sinergi ini sangat penting agar pelaksanaan tugas masing-masing instansi bisa berjalan dengan baik,” ungkap Andi M. Ichsan.
Ia menyampaikan, dukungan kepolisian memberikan ruang koordinasi yang lebih luas bagi BP3MI dalam menjalankan pelayanan kepada masyarakat. Kerja sama tersebut juga diarahkan untuk mendukung pencegahan tindak pidana yang berkaitan dengan pekerja migran serta penanganan persoalan yang membutuhkan keterlibatan lintas instansi.
“Kami menyambut baik kerja sama ini. Dengan koordinasi bersama kepolisian dan pemerintah daerah, upaya pelayanan serta perlindungan pekerja migran dapat dilaksanakan secara lebih terarah. Kami siap menjalankan bagian tugas sesuai kewenangan BP3MI,” ujarnya. (saf/*)









