TANJUNG SELOR, Headlinews.id – Dalam pandangan umum terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kalimantan Utara menekankan pentingnya belanja modal yang lebih besar, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan strategi jangka panjang untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
Ketua Fraksi PKS, H. Ladullah, S.H.I, menyampaikan penghargaan atas penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan APBD 2026 tepat waktu, yang menunjukkan komitmen Pemprov Kaltara dalam tata kelola keuangan yang tertib dan transparan.
“Penyampaian dokumen ini sesuai regulasi dan tepat waktu, menjadi bukti keseriusan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan publik,” ujar H. Ladullah, membacakan pandangan umum fraksi, Selasa (18/11/2025).
Fraksi PKS mencatat total pendapatan daerah tahun 2026 diproyeksikan sebesar Rp2,244 triliun, dengan PAD sebesar Rp995,6 miliar dan transfer pemerintah pusat Rp1,248 triliun. Meski meningkat, Fraksi PKS menilai PAD masih belum mencerminkan potensi sesungguhnya.
“Kita mendorong pemerintah memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi PAD melalui digitalisasi perpajakan dan pemanfaatan aset daerah, namun tetap memperhatikan keadilan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pelaku UMKM,” tambahnya.
Belanja daerah direncanakan Rp2,274 triliun, dengan belanja operasi Rp1,728 triliun, belanja modal Rp74,06 miliar, belanja transfer Rp466,21 miliar, dan belanja tidak terduga Rp5 miliar. Fraksi PKS menyoroti besarnya belanja operasi yang mendominasi, sehingga ruang fiskal untuk pembangunan fisik masih terbatas.
“Belanja modal sangat perlu ditingkatkan, terutama untuk pembangunan jalan, jaringan irigasi, dan gedung pelayanan publik. Jika belanja modal rendah, transformasi daerah akan terhambat,” tegas Ladullah.
Fraksi PKS juga menyoroti pembiayaan daerah, dengan SILPA Rp50 miliar dan penyertaan modal ke PT BPD Kaltimtara Rp20 miliar. Fraksi meminta pemantauan berkala agar penyertaan modal benar-benar berdampak bagi layanan perbankan dan ekonomi masyarakat.
Selain itu, Fraksi PKS menekankan perlunya strategi kemandirian fiskal melalui diversifikasi pendapatan, optimalisasi aset, dan penciptaan iklim investasi yang sehat.
“Catatan dan rekomendasi ini disampaikan sebagai dukungan konstruktif agar APBD 2026 menjadi instrumen pembangunan yang efisien, tepat sasaran, dan selaras dengan visi Gubernur serta arah pembangunan nasional,” kata H. Ladullah.
Dengan masukan ini, Fraksi PKS berharap APBD 2026 tidak hanya memenuhi prosedur administratif, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Utara, khususnya dalam pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan penguatan ekonomi lokal. (*/rn)
