TANJUNG SELOR, Headlinews.id — Provinsi Kalimantan Utara menghadapi tantangan fiskal yang cukup kompleks pada tahun anggaran 2026. Pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat menjadi sorotan utama Fraksi Partai Demokrat DPRD Kaltara, karena berdampak langsung pada kapasitas pembangunan, layanan publik, dan belanja wajib daerah.
Fraksi Demokrat menegaskan langkah strategis dan tegas harus segera dilakukan oleh pemerintah provinsi agar pembangunan tetap berlanjut, khususnya di wilayah perbatasan yang memiliki peran strategis bagi keamanan dan stabilitas negara.
Anggota Fraksi Demokrat, H. Saleh, S.E.., dalam pandangan umumnya di rapat paripurna DPRD Kaltara, menegaskan, Kaltara bukan provinsi pinggiran.
“Kita berada di garis depan negara, menjaga keamanan dan kehadiran negara di perbatasan. Oleh karena itu, setiap kebijakan fiskal nasional harus sensitif terhadap beban dan kebutuhan daerah. Pemerintah provinsi wajib segera menegosiasikan kembali komponen TKD yang dipotong agar pembangunan dan layanan publik tetap optimal,” ujarnya.
Fraksi Demokrat mencatat target APBD 2026 mencapai Rp 2,244 triliun, turun dibandingkan tahun sebelumnya. Rincian pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp 995,69 miliar, transfer dari pemerintah pusat Rp 1,248 triliun, dan lain-lain pendapatan sah Rp 350 juta.
Proporsi ini menegaskan ketergantungan fiskal Kaltara pada pemerintah pusat masih tinggi. Hendri menambahkan, meningkatkan PAD tidak bisa ditunda.
“Ini adalah kunci bagi kemandirian fiskal daerah agar tidak selalu bergantung pada alokasi pusat,” tegasnya.
Dalam menghadapi kondisi tersebut, Fraksi Demokrat mendorong strategi teknis yang konkret. Di antaranya adalah penertiban pajak kendaraan bermotor dan PBBKB, optimalisasi sektor energi, perikanan, minerba, dan kehutanan, serta perbaikan sistem digitalisasi pajak daerah untuk meminimalkan kebocoran.
“Kita juga harus memaksimalkan potensi CSR dan komitmen perusahaan, baik pertambangan maupun perkebunan, agar anggaran daerah bisa digunakan secara efektif untuk pembangunan rakyat,” tuturnya lagi.
Selain itu, Fraksi Demokrat mengingatkan agar belanja daerah lebih efisien dan berorientasi langsung pada masyarakat. Belanja prioritas harus difokuskan pada infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, pengentasan kemiskinan, penguatan wilayah perbatasan, dan pelayanan publik.
“Kegiatan seremonial, perjalanan dinas berlebih, dan belanja yang tidak berdampak langsung harus dipangkas. APBD harus benar-benar bekerja untuk rakyat, bukan untuk kegiatan formalitas,” ujar Hendri.
Fraksi Demokrat juga menekankan perlunya penguatan transparansi dan akuntabilitas anggaran. Pemerintah provinsi didorong untuk menyampaikan informasi fiskal secara terbuka kepada publik, memperkuat perencanaan dan penganggaran berbasis data, serta menajamkan target kinerja setiap OPD.
“Transparansi dan pengelolaan berbasis data adalah kunci agar belanja daerah efektif dan berdampak nyata. Publik harus mengetahui secara jelas bagaimana setiap rupiah APBD digunakan,” jelas Hendri.
Selain efisiensi belanja, Fraksi Demokrat juga mendorong pemerintah provinsi melakukan penguatan ekonomi masyarakat melalui program padat karya berbasis desa, UMKM, dan sektor pangan.
Pembangunan infrastruktur strategis, termasuk di wilayah 3T, harus tetap berjalan agar tercipta pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat perbatasan.
“Kita harus memastikan pembangunan di wilayah perbatasan tidak tertinggal. Pendidikan, kesehatan, dan sarana ekonomi harus merata agar masyarakat di sana memiliki kesempatan yang sama,” tambahnya.
Fraksi Demokrat menegaskan dukungan penuh terhadap pemerintah provinsi dalam menjaga stabilitas fiskal, mengawal kebijakan anggaran, serta memastikan APBD 2026 benar-benar mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan PAD, dan kesejahteraan masyarakat Kaltara.
“Kami siap menjadi mitra konstruktif pemerintah provinsi. Tapi ingat, setiap keputusan anggaran harus berpihak pada rakyat, terutama mereka yang berada di garis depan perbatasan. APBD 2026 harus menjadi instrumen pembangunan yang nyata dan berkelanjutan,” pungkasnya. (*/rn)
