TANJUNG SELOR, Headlinews.id – Evaluasi sistem kinerja perangkat daerah dan pendampingan reformasi birokrasi digelar di Bulungan untuk menekankan pentingnya transparansi, integritas, dan efektivitas pelayanan publik di seluruh jajaran pemerintah kabupaten.
Kegiatan ini menghadirkan para kepala perangkat daerah beserta operator SAKIP dari tiap instansi, dengan tujuan memastikan pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program memberikan manfaat terukur bagi masyarakat.
Pendampingan ini juga menjadi ajang memperkuat sinergi dalam penerapan reformasi birokrasi serta pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Kegiatan evaluasi SAKIP, Reformasi Birokrasi, dan pembangunan Zona Integritas dibuka langsung oleh Wakil Bupati Bulungan, Kilat, di Ruang Tenguyun Lantai II Kantor Bupati Bulungan, Jumat (6/3/2026).
Forum ini diikuti para kepala perangkat daerah beserta operator SAKIP dari seluruh instansi di lingkungan Pemkab Bulungan.
Wabup Kilat menekankan pentingnya penerapan sistem kinerja yang terukur untuk memastikan setiap kebijakan dan anggaran berdampak nyata bagi warga.
“Sistem kinerja ini harus menjadi panduan bagi semua perangkat daerah agar setiap program dan kegiatan memberikan hasil yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Kilat.
Ia menambahkan, evaluasi SAKIP menuntut koordinasi mulai dari perencanaan hingga pelaporan kinerja secara sistematis.
“Setiap langkah, dari penyusunan rencana hingga pertanggungjawaban, harus terintegrasi agar kita bisa mengukur efektivitas dan manfaatnya secara objektif,” kata Wabup.
Lebih jauh, Kilat menegaskan pergeseran orientasi kerja perangkat daerah dari sekadar penyerapan anggaran menuju pencapaian target kinerja yang jelas dan bermanfaat.
“Pemerintah daerah harus fokus pada hasil. Serapan anggaran penting, tetapi lebih utama adalah dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Wabup juga mengingatkan perlunya Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas sebagai fondasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
“Dengan birokrasi yang transparan dan integritas yang terjaga, pelayanan publik akan lebih efektif, adil, dan profesional,” jelas Kilat.
Komitmen pimpinan daerah menjadi penentu keberhasilan penerapan SAKIP dan Reformasi Birokrasi. Wabup Kilat menekankan, pimpinan perangkat daerah perlu menunjukkan teladan, sehingga prinsip akuntabilitas dan integritas dapat diterapkan secara konsisten di seluruh jajaran.
“Keteguhan pimpinan akan mendorong terbentuknya budaya akuntabilitas yang kuat di setiap unit kerja,” ujar Kilat.
Evaluasi yang digelar diharapkan mampu memperbaiki sistem secara berkelanjutan, sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
“Hasil evaluasi ini akan menjadi dasar bagi perbaikan sistem, agar setiap unit kerja lebih profesional dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” tambahnya.
Selain itu, kegiatan ini menekankan peningkatan pemahaman perangkat daerah terhadap penerapan SAKIP dan memperkuat sinergi dalam percepatan Reformasi Birokrasi.
Dengan pendekatan ini, Pemkab Bulungan menargetkan lebih banyak unit kerja meraih predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
“Setiap unit kerja diharapkan mampu mempertahankan integritas, sekaligus memastikan layanan publik berjalan transparan dan berkualitas,” tutup Kilat. (*/rn)
