NUNUKAN, Headlinews.id — Penyusunan program OPD Tahun Anggaran 2026 mulai dimatangkan DPRD Nunukan melalui rapat kerja bersama pemerintah daerah, Senin (24/11/2025). Kegiatan ini bertujuan memastikan setiap program menyasar kebutuhan nyata masyarakat dan mencegah tumpang tindih antarinstansi.
Rapat kerja yang digelar di kantor DPRD Nunukan melibatkan Komisi I, II, dan III bersama Organisasi Perangkat Daerah sesuai bidang tugas masing-masing. Setiap OPD diminta memaparkan rencana program, target capaian, serta indikator keberhasilan yang akan diusulkan dalam dokumen perencanaan 2026.
Wakil Ketua II DPRD Nunukan, Hj. Andi Mariyati, menekankan pentingnya ketelitian dalam penyusunan program.
“Setiap OPD harus menjelaskan dengan jelas bagaimana programnya akan dilaksanakan dan manfaat yang dirasakan masyarakat. Ini agar setiap rupiah anggaran digunakan secara tepat,” ujarnya.
Rapat kerja juga meninjau evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya.
“Kami meminta setiap OPD mengidentifikasi hambatan yang muncul dan menyiapkan langkah perbaikan. Ini agar program tahun depan lebih tepat sasaran dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat,” ungkap Hj. Andi Mariyati.
Hasil finalisasi program OPD akan diserahkan ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebelum penyusunan APBD 2026.
“Koordinasi yang baik antara DPRD dan OPD penting agar anggaran digunakan efektif dan program yang disetujui dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tandasnya.
Komisi I membahas sektor pelayanan publik, mencakup administrasi pemerintahan, kependudukan, pendidikan, kesehatan, dan layanan berbasis digital.
“Kami mempersiapkan sistem digital agar warga bisa mengakses layanan lebih cepat dan transparan, termasuk pengurusan dokumen kependudukan di seluruh kecamatan,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nunukan, Hendra Saputra.
Sementara itu, Komisi II menyoroti sektor ekonomi produktif, mulai dari pertanian, perikanan, perdagangan, hingga pengembangan UMKM.
“Program yang kami dorong harus langsung meningkatkan produktivitas dan kemampuan masyarakat, seperti pelatihan, perbaikan alat produksi, dan perluasan akses pasar untuk produk lokal,” terang Ketua Komisi II, Andi Fajrul Syam, SH.
Sedangkan Komisi III fokus pada pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, termasuk jalan kabupaten, air bersih, perumahan, fasilitas kesehatan, transportasi, dan jaringan telekomunikasi di wilayah perbatasan.
“Setiap proyek diarahkan agar akses masyarakat terhadap layanan dasar meningkat, terutama di daerah-daerah terpencil,” tutur Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nunukan, Rudi Santoso.
Rapat kerja ini dijadwalkan berlangsung beberapa hari hingga seluruh komisi menyelesaikan finalisasi program OPD. Dengan persiapan matang, DPRD Nunukan menargetkan APBD 2026 dapat disusun secara realistis, transparan, dan berdampak nyata bagi masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan. (*/rn)
