BERAU, Headlinews.id – Pemadaman listrik yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Berau memicu aksi warga di kantor PLN UP3 Berau pada Senin (26/10) malam. Keluhan tersebut berlanjut ke pembahasan bersama pemerintah daerah, PLN, dan perwakilan masyarakat untuk mencari solusi atas gangguan pasokan listrik yang menghambat aktivitas warga.
Bupati Berau Hj. Sri Juniarsih Mas meminta PLN meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, terutama dalam mempercepat penanganan gangguan dan menyampaikan informasi mengenai perkembangan perbaikan jaringan. Menurutnya, kepastian layanan listrik dibutuhkan masyarakat maupun pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Listrik sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas masyarakat, mulai dari kebutuhan rumah tangga, kegiatan usaha, sampai pelayanan umum. Kami meminta PLN memprioritaskan kebutuhan masyarakat dan memperbaiki komunikasi dengan pelanggan, termasuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan listrik dalam jumlah besar,” ujar Sri Juniarsih.
Permintaan itu disampaikan dalam pertemuan di ruang rapat Kakaban, Kantor Sekretariat Daerah Berau, 28 Oktober. Pertemuan turut dihadiri Wakil Bupati Berau H. Gamalis, perwakilan masyarakat dan mahasiswa, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kesultanan Gunung Tabur dan Sambaliung, sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD), serta pihak PLN UP3 Berau dan PLTU Lati.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan penjelasan yang mudah dipahami ketika terjadi gangguan, terutama mengenai penyebab pemadaman dan perkiraan waktu pemulihan. Informasi tersebut juga dibutuhkan pelaku usaha untuk menyesuaikan kegiatan operasional selama pasokan listrik belum stabil.
“Kalau terjadi gangguan, masyarakat harus mendapatkan informasi yang jelas. Berapa lama penanganannya, apa yang sedang dikerjakan, dan bagaimana langkah PLN menjaga pasokan di wilayah terdampak. Komunikasi seperti ini penting agar warga tidak terus bertanya-tanya mengenai kondisi listrik di daerahnya,” katanya.
Pertemuan tersebut dihadiri Wakil Bupati Berau H. Gamalis, perwakilan masyarakat dan mahasiswa, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kesultanan Gunung Tabur dan Sambaliung, sejumlah pejabat serta kepala organisasi perangkat daerah (OPD), PLN UP3 Berau, dan pihak PLTU Lati.
Sri Juniarsih turut mengusulkan pemberian kompensasi bagi pelanggan yang terdampak pemadaman. Ia merujuk pada kebijakan yang pernah diterapkan di Batam, dengan kisaran kompensasi 10 hingga 20 persen. Usulan itu disampaikan sebagai salah satu bentuk perlindungan terhadap pelanggan yang mengalami dampak gangguan pasokan listrik.
“Kami menyampaikan usulan kompensasi ini agar turut dipertimbangkan oleh PLN. Masyarakat yang terdampak tentu membutuhkan pelayanan yang baik, dan penanganan gangguan harus disertai penjelasan mengenai hak pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku,” ucapnya.
Sri Juniarsih juga meminta PLN mempersiapkan kebutuhan listrik menjelang Ramadan. Menurutnya, kesiapan pasokan harus diperhitungkan sejak awal agar kegiatan ibadah, rumah tangga, dan usaha masyarakat dapat berlangsung dengan nyaman.
“Kami berharap ketika mendekati Ramadan, kondisi kelistrikan sudah dipersiapkan dengan baik. Jangan sampai masyarakat terbiasa menghadapi pemadaman setiap menjelang bulan suci. PLN harus melakukan antisipasi lebih awal agar kebutuhan listrik warga dapat terlayani,” katanya.
Untuk jangka panjang, Sri Juniarsih menyambut rencana interkoneksi jaringan listrik Kalimantan Timur yang ditargetkan beroperasi pada 2027. Konektivitas tersebut diharapkan memperkuat sistem kelistrikan dan mendukung penyaluran listrik ke Berau.
Ia juga mengusulkan pemanfaatan program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR) untuk mendukung fasilitas umum, termasuk penyediaan jaringan komunikasi di ruang terbuka hijau di pusat kota.
“Penguatan jaringan listrik harus dipikirkan untuk jangka panjang. Kami menyambut rencana interkoneksi jaringan dari Kalimantan Timur karena diharapkan dapat membantu memperkuat pasokan di Berau. Dukungan perusahaan terhadap fasilitas umum juga bisa dibahas sesuai kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Wakil Bupati Berau H. Gamalis turut meminta PLN memperhatikan hak pelanggan yang terdampak pemadaman. Ia menegaskan, pembahasan kompensasi harus berjalan seiring dengan langkah konkret untuk memulihkan jaringan dan menjaga keandalan pasokan.
“Kompensasi kepada konsumen harus diperhatikan, tetapi jangan dijadikan alasan untuk membenarkan pemadaman. Hal yang paling mendesak sekarang adalah percepatan penanganan gangguan agar masyarakat dapat kembali beraktivitas dengan pasokan listrik yang memadai,” tegas Gamalis.
Ia juga meminta PLN memperhitungkan kebutuhan listrik masyarakat menjelang Ramadan. Menurutnya, kepastian pelayanan menjadi penting agar warga dapat mempersiapkan kegiatan selama bulan suci tanpa dibayangi gangguan pasokan yang berkepanjangan.
“Pelayanan kepada masyarakat harus tetap menjadi perhatian selama proses perbaikan. Kami berharap PLN dapat memberikan informasi secara terbuka dan memastikan fasilitas yang membutuhkan pasokan listrik tetap mendapat dukungan selama penanganan berlangsung,” tegasnya. (*/sr)
