PULAU BUNYU, BULUNGAN, Headlinews.id – Polsek Pulau Bunyu, Kabupaten Bulungan menggelar Forum Group Discussion (FGD) terkait rencana perubahan wilayah hukumnya dari Polresta Bulungan menjadi bagian wilayah hukum Polres Tarakan. Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu (15/10/2025) mulai pukul 10.00 WITA di Aula Mako Polsek Bunyu, Desa Bunyu Selatan, Kecamatan Bunyu.
FGD ini menghadirkan sejumlah pejabat kepolisian, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, perwakilan DPRD, serta pemerintah kecamatan dan desa.
Ps. Kasubsi PIDM Sihumas Polresta Bulungan, Aipda Hadi Purnomo mengatakan Kasubbagsisjemen Bagstrajemen Rena Polda Kaltara, Kompol Ali Suhadak, S.H., M.H., sebagai narasumber utama dalam kegiatan ini. Ia menyampaikan tujuan FGD untuk menggali masukan dari tokoh-tokoh masyarakat mengenai studi kelayakan perubahan wilayah hukum Polsek Pulau Bunyu.
“Kegiatan ini bertujuan agar kepolisian bisa lebih maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Saat ini, masyarakat Pulau Bunyu yang ingin mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) harus menempuh perjalanan jauh ke Polresta Bulungan, sehingga menimbulkan biaya tambahan, terutama untuk transportasi. Jika masyarakat mendukung perubahan wilayah hukum ini, kami akan menindaklanjuti rencana perpindahan Polsek Bunyu ke Polres Tarakan,” jelas Kompol Ali.
FGD dihadiri oleh berbagai pejabat dan tokoh, antara lain Kompol Ali Suhadak, Pamin Urmintu Subbagrenmin Itswasda Polda Kaltara, Ps. Pamin Urmintu Subbagrenmin Rolog Polda Kaltara, Ps. Kabag Ren Polresta Bulungan, Kabagren Polres Tarakan, Kabaglog Polres Tarakan, Kanit Kamsal Satlantas Polres Tarakan, Kasat Polair, Anggota DPRD Kab. Bulungan H. Lawang, Camat Bunyu (diwakili), Plt. Kepala KUA Kec. Bunyu, Kepala Desa Bunyu Barat, Bunyu Selatan (diwakili), dan Bunyu Timur (diwakili), serta tokoh adat, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda kecamatan Bunyu.
Dalam sesi diskusi, H. Lawang, Anggota DPRD Kabupaten Bulungan, menekankan pentingnya keterbukaan dalam proses perubahan wilayah hukum.
“Perubahan wilayah hukum ini harus terbuka agar seluruh masyarakat Bunyu mengetahui. Pelayanan di kecamatan Bunyu sudah bagus, saya harap ke depannya bisa lebih baik lagi. Jika polisi bersikap baik kepada masyarakat, maka masyarakat akan segan. Saya mendukung rencana perubahan wilayah hukum Polsek Bunyu, namun saya baru mengetahui bahwa sebelumnya sudah pernah dilakukan kegiatan serupa dan surat perubahan wilayah hukum sudah ditandatangani oleh Plt. Camat dan Ketua DPRD Kabupaten Bulungan,” ujarnya.
H. Lawang juga menekankan koordinasi antara Polsek, Camat, dan Kepala Desa agar Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) kembali diaktifkan sebagai antisipasi tindakan kriminal. Ia menambahkan diskusi dengan tokoh masyarakat dan masyarakat umum perlu dilakukan karena tidak semua masyarakat mengetahui atau menyetujui rencana perubahan wilayah hukum ini.
Selain itu, tokoh adat kecamatan Bunyu menyatakan dukungan penuh terhadap rencana perubahan wilayah hukum. Mereka berharap pelayanan administrasi Polsek dan pemerintahan daerah dapat berjalan secara berdampingan mengingat perbedaan regulasi antara Kota Tarakan dan Kabupaten Bulungan.
“Kami siap mendukung. Permintaan kami, pelayanan administrasi Polsek dan administrasi pemerintahan daerah bisa berjalan berdampingan karena ada perbedaan antara Tarakan dan Bulungan. Saya tidak ingin ada miskomunikasi antara Polsek dan pemerintah kecamatan. Kami berharap pelayanan Polsek bisa lebih baik, dan pada prinsipnya kami mendukung perubahan wilayah hukum Polsek Bunyu. Semoga awal tahun dapat direalisasikan. Perpindahan ini juga akan meringankan biaya bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan, termasuk pembuatan SIM dan surat-surat lain yang harus diurus di luar Bunyu,” kata tokoh adat.
Tokoh pemuda yang hadir juga menyampaikan pandangannya terkait rencana perpindahan Polsek Bunyu. Beberapa waktu lalu, mereka mengikuti pertemuan pertama yang memunculkan tiga opsi: tetap di bawah Polresta Bulungan, pindah ke Polres Tarakan, atau pelayanan tertentu (SIM dan dokumen lainnya) tetap dilakukan di Bunyu namun wilayah hukum tetap Bulungan.
Tokoh pemuda berharap agar prioritas diberikan pada peningkatan fasilitas pelayanan di Polsek Bunyu agar lebih profesional dalam memberikan layanan kepada masyarakat.
“Menurut kami, rencana perpindahan ini bagus, kami lebih mendukung peningkatan fasilitas pelayanan Polsek Bunyu agar masyarakat semakin terbantu. Perencanaan ini belum jelas karena hanya beberapa masyarakat yang mengikuti kegiatan ini. Perlu diperhatikan perbedaan Perda antara Kabupaten Bulungan dan Tarakan agar tidak menimbulkan salah paham di masyarakat jika terjadi perubahan wilayah hukum,” ujarnya. (*/rn)
