BALIKPAPAN, Headlinews.id– Melalui program Wajib Belajar 13 Tahun, Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan berupaya menciptakan pemerataan akses pendidikan hingga jenjang menengah atas. Program ini menjadi bagian dari visi jangka panjang untuk membangun generasi cerdas, tangguh, dan berdaya saing menghadapi perkembangan zaman.
Program tersebut memperluas cakupan pendidikan wajib yang sebelumnya hanya berlangsung 12 tahun, dengan menambahkan satu tahun masa pembelajaran berbasis vokasi atau prakejuruan. Tujuannya bukan hanya memperpanjang masa belajar, tetapi juga memperkuat kemampuan siswa menghadapi dunia kerja dan tantangan era digital.
Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas’ud menegaskan, pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci keberlanjutan kemajuan daerah. Ia menyebut, pendidikan tidak boleh berhenti di ruang kelas semata, melainkan harus melahirkan karakter dan keterampilan yang kuat agar generasi muda siap bersaing di masa depan.
“Pendidikan bukan hanya kewajiban, tapi hak setiap anak yang harus kita jamin bersama. Pemerintah punya tanggung jawab memastikan mereka tidak sekadar bersekolah, tapi juga belajar dengan baik, tumbuh dengan karakter, dan mampu menghadapi tantangan zaman,” ujarnya, Kamis (16/10/2025).
Rahmad menilai, langkah memperpanjang masa wajib belajar menjadi 13 tahun merupakan bentuk adaptasi terhadap kebutuhan nyata masyarakat dan dunia kerja. Satu tahun tambahan diarahkan untuk memperkuat pelatihan vokasi dan keahlian praktis yang dapat langsung diterapkan di lapangan.
“Balikpapan memiliki kawasan industri besar. Kita perlu menyiapkan anak-anak kita agar bisa mengisi ruang-ruang kerja di sana dengan kemampuan yang relevan dan kompetitif,” tuturnya.
Selain memperluas akses pendidikan, Pemkot juga memperhatikan peningkatan mutu pembelajaran dan kesejahteraan tenaga pendidik. Menurut Rahmad, guru merupakan ujung tombak dalam mencetak generasi unggul.
“Guru harus kita perkuat, baik secara kompetensi maupun kesejahteraannya. Pemerintah terus berupaya meningkatkan tunjangan, pelatihan, dan fasilitas pendidikan, karena kualitas pendidikan bergantung pada kualitas para pengajarnya,” tambahnya.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Balikpapan Irvan Taufik menjelaskan, pelaksanaan Wajib Belajar 13 Tahun dilakukan melalui peta jalan (roadmap) bertahap.
Saat ini, pihaknya fokus melakukan pendataan anak-anak usia sekolah, terutama di kawasan pinggiran seperti Balikpapan Utara dan Timur, yang masih rawan terhadap risiko putus sekolah.
“Setiap anak di Balikpapan berhak mendapatkan kesempatan belajar hingga jenjang menengah atas. Untuk yang sempat berhenti, kami siapkan jalur pendidikan nonformal agar mereka bisa menyelesaikan pendidikan,” terang Irvan.
Irvan menambahkan, program ini juga diiringi dengan penguatan sinergi antara sekolah dan dunia industri. Melalui skema link and match, Disdikbud Balikpapan menghubungkan sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan perusahaan di kawasan industri Kariangau, pelabuhan, dan sektor jasa.
“Kami mendorong agar lulusan SMK tidak hanya berijazah, tetapi juga siap kerja. Jadi ketika mereka lulus, sudah memiliki keterampilan sesuai kebutuhan dunia usaha,” jelasnya.
Untuk mendukung pemerataan, Pemkot Balikpapan melibatkan Forum Komite Sekolah, organisasi masyarakat, lembaga keagamaan, serta perusahaan melalui program tanggung jawab sosial (CSR). Perusahaan di sektor energi dan migas, misalnya, telah membantu pembangunan ruang kelas baru serta pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.
“Keterlibatan dunia usaha sangat penting. Kami berupaya menciptakan ekosistem pendidikan yang kolaboratif, di mana semua pihak merasa memiliki tanggung jawab terhadap masa depan anak-anak Balikpapan,” ujar Rahmad.
Selain dukungan swasta, pemerintah daerah juga memperluas program beasiswa daerah. Pada 2024, sedikitnya 1.250 siswa menerima bantuan pendidikan, dan tahun 2025 ditargetkan meningkat menjadi 1.800 penerima.
Program ini tidak hanya menyasar pelajar berprestasi, tetapi juga siswa yang memiliki kendala ekonomi agar tidak berhenti sekolah.
Lebih lanjut, Rahmad menekankan program Wajib Belajar 13 Tahun bukan sekadar perpanjangan masa sekolah, melainkan perubahan paradigma pendidikan menuju pembentukan karakter dan literasi abad ke-21.
“Anak-anak kita harus siap menghadapi dunia digital yang serba cepat. Mereka perlu dibekali literasi teknologi, kemampuan berpikir kritis, dan etika sosial yang kuat. Pendidikan Balikpapan diarahkan untuk membentuk generasi yang adaptif dan berakhlak,” tuturnya.
Program Wajib Belajar 13 Tahun menjadi bagian dari misi besar pembangunan manusia di Kota Balikpapan. Pemerintah daerah menegaskan komitmennya untuk memastikan tidak ada anak yang tertinggal, sekaligus menjadikan pendidikan sebagai pintu utama menuju kesejahteraan.
“Balikpapan harus menjadi kota yang tidak membiarkan satu pun anak putus sekolah. Pendidikan adalah investasi terbesar bagi masa depan kita bersama,” pungkas Rahmad. (*)
