NUNUKAN, Headlinews.id — Pedagang, nelayan, hingga petani di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik Barat, menyuarakan persoalan serupa dalam agenda reses Anggota DPRD Nunukan, H. Firman Latif. Akses Jalan H. Junudi yang dinilai belum memadai disebut menghambat distribusi barang dan hasil produksi, padahal kawasan tersebut menjadi salah satu simpul ekonomi penting di wilayah perbatasan.
Dalam pertemuan itu, warga menjelaskan ruas jalan di RT 01 dan RT 04 merupakan jalur utama aktivitas perdagangan. Setiap hari kendaraan pengangkut sembako dan kebutuhan pokok melintas menuju sejumlah kios dan pedagang kecil, termasuk di sekitar Toko MBM yang menjadi pusat distribusi barang bagi pelaku usaha mikro.
Selain perdagangan, jalur yang kerap disebut masyarakat Kampung Sei Taiwan tersebut juga digunakan untuk mengangkut hasil tangkapan nelayan seperti ikan dan rumput laut.
Proses bongkar muat kerap dilakukan di sekitar kawasan itu sebelum hasil laut didistribusikan ke pembeli. Kondisi jalan yang belum optimal dinilai berisiko memperlambat distribusi dan memengaruhi kualitas komoditas.
Tak hanya sektor ekonomi, kawasan itu juga memiliki nilai strategis karena terdapat Pos TNI AD dan Pos Marinir di sekitar wilayah tersebut. Akses yang layak dinilai penting untuk mendukung mobilitas aparat sekaligus memperkuat fungsi kawasan perbatasan sebagai beranda terdepan negara.
Menanggapi aspirasi tersebut, Firman Latif menyatakan bahwa usulan perbaikan Jalan H. Junudi sebenarnya telah beberapa kali disampaikan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan, namun belum terealisasi.
“Jalan ini bukan hanya akses lingkungan biasa, tetapi jalur vital yang menopang perdagangan, perikanan, dan aktivitas masyarakat perbatasan. Aspirasi ini harus mendapat perhatian serius agar tidak terus berulang setiap tahun,” ujarnya.
Ia menegaskan, pembangunan wilayah perbatasan tidak boleh berjalan lambat karena menyangkut wajah daerah sekaligus wajah negara.
“Kita berbicara tentang kawasan terdepan. Kalau infrastrukturnya tertinggal, tentu berdampak langsung pada daya saing ekonomi masyarakat. Ini yang harus kita dorong bersama,” tegasnya.
Firman juga memastikan akan membawa kembali aspirasi tersebut dalam pembahasan di tingkat legislatif agar mendapat prioritas penganggaran.
“Saya akan kawal usulan ini. Minimal ada tahapan yang jelas, sehingga masyarakat tahu kapan bisa direalisasikan dan tidak hanya menjadi catatan tahunan,” tambahnya.
Selain persoalan jalan, warga juga mengusulkan pemasangan lampu penerangan jalan umum karena aktivitas ekonomi berlangsung hingga malam hari. Minimnya pencahayaan dinilai dapat mengganggu keamanan serta kelancaran usaha.
Di sektor pertanian, petani menyampaikan kebutuhan alat dan mesin pertanian (alsintan), khususnya alat panen padi. Keterbatasan peralatan membuat proses panen berjalan lambat dan berpotensi memengaruhi kualitas hasil.
“Kalau alat panen tersedia, pekerjaan lebih cepat selesai dan hasilnya lebih baik. Kami berharap ada perhatian untuk petani di sini,” ujar salah seorang warga dalam forum tersebut.
Sementara itu, nelayan berharap adanya dukungan sarana tangkap serta pembenahan akses jalan tani untuk memperlancar distribusi hasil laut dan pertanian.
“Kami tidak minta yang berlebihan, yang penting aksesnya lancar supaya hasil tangkapan bisa cepat sampai ke pembeli,” ungkap perwakilan nelayan. (*)
