TARAKAN, Headlinews.id – Dialog antara pemerintah dan masyarakat disebut menjadi langkah penting untuk meredam gejolak di tengah munculnya isu potensi aksi demonstrasi pada akhir Agustus. Pemerintah juga didorong mengevaluasi kebijakan yang memicu kritik agar ketidakpuasan publik tidak terus berkembang.
Isu tersebut mencuat setelah Menko Polkam menyampaikan adanya informasi mengenai potensi aksi demonstrasi. Menanggapi hal itu, Anggota DPR RI Komisi II, Dedi Sitorus, menegaskan langkah yang perlu ditempuh pemerintah adalah mendengar aspirasi masyarakat dan memperbaiki kebijakan yang dianggap belum tepat sasaran.
“Demo besar-besaran bisa dihindarkan kalau pemerintah mau mendengar apa yang menjadi keluhan atau tuntutan masyarakat. Melakukan koreksi-koreksi kebijakan terhadap berbagai proyek atau program yang dianggap masyarakat tidak tepat sasaran, inefisien, atau banyak korupsi,” ujarnya, saat di Tarakan, Kalimantan Utara beberapa waktu lalu.
Menurut Dedi, aksi demonstrasi tidak muncul begitu saja. Ia menilai minimnya ruang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat membuat berbagai persoalan menumpuk hingga akhirnya disampaikan melalui aksi di jalan.
“Ini kan karena tidak ada ruang dialog, dialektika yang sehat antara pemerintah dengan rakyatnya. Kritik masyarakat jangan selalu dianggap sebagai bentuk permusuhan terhadap pemerintah,” katanya.
Ia menambahkan, masyarakat tidak akan memilih turun ke jalan apabila kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi dan aspirasi yang disampaikan memperoleh respons dari pemerintah.
“Kalau kondisi baik-baik saja siapa mau turun demo? Kalau mahasiswa pulang ke rumah, orang tuanya bisa kasih uang saku, bayar kuliah tidak telat, beli keperluan kuliah lancar, siapa yang mau turun ke jalan?” ucapnya.
Dedi juga menyoroti cara pemerintah menyikapi kritik publik. Menurutnya, perbedaan pandangan tidak semestinya langsung diberi cap negatif karena justru dapat memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
“Kalau semua kritik masyarakat dianggap sebagai orang yang tidak suka dengan pemerintah, tidak terima kalah, atau diberi berbagai label, siapa yang tidak marah?” ujarnya.
Saat ditanya mengenai isu yang mengaitkan aksi demonstrasi dengan upaya menggulingkan pemerintahan, Dedi mengaku tidak mengetahui informasi tersebut. Ia menyerahkan persoalan itu kepada pemerintah yang memiliki perangkat intelijen.
“Kalau saya enggak tahu, ya Menko Polkam yang tahu. Tetapi kalau pemerintah mau mendengar dan melakukan perbaikan, saya kira enggak akan ada demo besar-besaran,” katanya.
Ia mencontohkan sejumlah kebijakan pemerintah yang belakangan menuai kritik sebagai masukan yang seharusnya dievaluasi. Menurutnya, setiap keberatan yang muncul dari masyarakat perlu dipandang sebagai bahan perbaikan, bukan semata-mata penolakan terhadap pemerintah.
“Yang penting itu pemerintah mendengar suara rakyat. Kalau dialog antara rakyat dengan pemerintah berjalan dengan baik, siapa yang mau demo? Orang turun ke jalan itu bukan karena ingin demo, tetapi karena merasa tidak didengar,” pungkasnya. (saf)
