SAMARINDA, Headlinews.id— Proses validasi data peserta program Jaminan Layanan Kesehatan Gratis (GratisPol) Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terus berjalan. Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim memastikan verifikasi dilakukan berlapis untuk memastikan ketepatan sasaran dan menghindari tumpang tindih data dengan pembiayaan kabupaten/kota maupun program nasional.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim, dr. H. Jaya Mualimin, Sp.Kj, M.Kes, MARS, menegaskan seluruh kabupaten dan kota telah mengirimkan data calon peserta, namun sebagian berkas masih berada dalam antrean validasi.
“Masih ada antrean pendaftaran yang sedang dalam proses validasi. Data yang dikirim kabupaten/kota sudah diverifikasi oleh Dinas Sosial Provinsi, kemudian dikembalikan lagi kepada Dinas Kesehatan kabupaten kota untuk dipilah apakah masuk GratisPol provinsi atau tetap ditanggung kabupaten/kota,” jelasnya.
Ia menekankan, masyarakat yang belum terdaftar dalam program ini tidak perlu merasa was-was. Proses pendaftaran dapat dilakukan langsung di fasilitas kesehatan tanpa prosedur tambahan.
“Bagi masyarakat yang belum tergabung, jangan khawatir. Kalau belum pernah mendaftar, cukup tunjukkan KTP di puskesmas atau rumah sakit agar petugas bisa mendaftarkan. Bagi peserta sebelumnya yang terhenti karena PHK juga cukup menunjukkan KTP dan menyampaikan bahwa mereka ingin masuk GratisPol, nanti langsung diproses,” tuturnya.
Selain melalui puskesmas dan rumah sakit, pendaftaran juga dilayani di loket Dinas Kesehatan Provinsi.
Lebih jauh, Jaya menjelaskan permasalahan data biasanya muncul karena ketidaksinkronan informasi antarinstansi. Rekonsiliasi telah dilakukan berkali-kali dengan Dinas Sosial, Dinas Dukcapil, serta pemerintah kabupaten/kota, namun sejumlah kendala struktural masih terjadi.
“Sering kali data tidak bisa diakses. Contohnya, data by name by address dari Kementerian Sosial terkait peserta yang keluar dari PBI tidak selalu disertai pemberitahuan. Masyarakat juga tidak melaporkan perubahan status. Ketika sakit baru mengetahui dirinya belum terdaftar. Itu kendala yang sering muncul,” ujarnya.
Di sisi lain, perluasan jaminan kesehatan melalui GratisPol memberikan dampak nyata terhadap fasilitas kesehatan tingkat pertama melalui peningkatan jumlah peserta kapitasi.
“Setiap peserta baru menambah kapitasi puskesmas atau FKTP. Kalau ada tambahan 100 peserta, berarti bertambah pula kapitasi yang diterima. Itu memberi penguatan bagi layanan dasar masyarakat,” terangnya.
Ia berharap perluasan layanan ini tidak berbanding lurus dengan kenaikan jumlah orang sakit, melainkan memperluas akses masyarakat terhadap pengobatan yang layak.
“Harapannya peningkatan layanan terjadi bukan karena intensitas penyakit yang tinggi, tetapi karena akses jaminan yang semakin baik. Jaminan kesehatan bukan berarti harus sakit dulu. Tujuannya masyarakat lebih tenang dan terlindungi,” tegasnya.
Untuk fasilitas pelayanan lanjutan, dua rumah sakit rujukan tercatat menjadi yang paling sering melayani peserta program GratisPol.
“Yang paling banyak melayani peserta GratisPol adalah RSUD A.W. Sjahranie dan RSUD Kanujoso di Samarinda. Dengan status peserta BPJS aktif, proses administrasi di rumah sakit lebih sederhana tanpa perlu tambahan surat atau penjelasan lain,” jelasnya.
Program GratisPol sendiri merupakan salah satu kebijakan prioritas Pemprov Kaltim di bidang kesehatan yang bertujuan memastikan seluruh masyarakat, khususnya rentan dan tidak mampu, mendapatkan jaminan layanan kesehatan komprehensif tanpa biaya tambahan. (adv/Diskominfo Kaltim)
