TARAKAN, Headlinews.id – Kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi momentum penting bagi percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah paling utara Indonesia. Dalam pertemuan bersama jajaran Pemerintah Provinsi Kaltara dan sejumlah pejabat kementerian mitra, berbagai usulan strategis kembali ditegaskan oleh Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang, mulai dari percepatan pembangunan jalan dan jembatan di daerah perbatasan hingga penguatan konektivitas antarwilayah.
Kehadiran Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda bersama tujuh anggota lainnya disambut langsung oleh Gubernur Zainal di Tarakan. Dalam pertemuan itu, pemerintah daerah menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan infrastruktur dasar di kawasan perbatasan, terutama yang berhubungan langsung dengan konektivitas antar daerah di Krayan, Kabupaten Nunukan dan Malinau.
“Terkait infrastruktur, kira-kira semangatnya pembentukan Provinsi Kalimantan Utara yang memperingati ulang tahun ke-13, kita ingin infrastrukturnya tuntas. Pemerintah pusat masih punya pekerjaan rumah untuk memastikan percepatan pembangunan di Kaltara,” ujar Syaiful Huda, saat ditemui usai kunjungan kerja bersama seluruh perwakilan kementerian mitra Komisi V, di Tarakan, Selasa (28/10/2025).
Menurutnya, semangat yang diperlihatkan Gubernur Zainal dalam memperjuangkan konektivitas di wilayah perbatasan sangat sejalan dengan komitmen Komisi V DPR RI. Ia menilai Kaltara memiliki posisi strategis sebagai “beranda depan” Indonesia yang langsung berbatasan dengan Malaysia, sehingga penyelesaian infrastruktur menjadi keharusan, bukan pilihan.
“Saya setuju dengan apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi malam, kalau bisa dipercepat lebih bagus, tidak perlu menunggu dua tahun. Kalau anggarannya bisa langsung penuh di 2026, pekerjaan jembatan dan jalan bisa selesai di tahun itu juga. Prinsipnya, kami ingin semua proyek infrastruktur di Kaltara tidak tertunda,” tegasnya.
Ia juga menyinggung soal proyek Jembatan Binuang di Kabupaten Nunukan yang menjadi perhatian serius Komisi V. Berdasarkan laporan dari Gubernur Zainal, jembatan tersebut masih dianggarkan secara bertahap selama dua tahun, dengan nilai total sekitar Rp68 miliar. Namun Komisi V berkomitmen memperjuangkan agar pembangunannya bisa diselesaikan lebih cepat.
“Kalau bisa tidak perlu menunggu sampai 2027. Kalau anggaran bisa dimajukan, kami di Komisi V siap memperjuangkannya agar tahun 2026 bisa tuntas. Kami juga akan mengawal langsung hasil rapat ini di tingkat pusat, termasuk dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Keuangan,” ujar Syaiful Huda.
Ia menambahkan, Gubernur Kaltara dinilai sebagai kepala daerah yang aktif dan visioner dalam memperjuangkan proyek-proyek strategis.
“Saya tahu betul Pak Gubernur bekerja keras meyakinkan pemerintah pusat, terutama Kementerian Keuangan, agar Kaltara mendapatkan perhatian khusus. Kami akan dukung penuh langkah itu, karena ini bukan hanya soal pembangunan daerah, tapi soal wajah Indonesia di perbatasan,” tambahnya.
Syaiful Huda menegaskan Komisi V DPR RI akan mengawal seluruh hasil pembahasan tersebut dalam rapat-rapat lanjutan di Senayan.
“Kami akan follow up di tingkat komisi dan mengundang seluruh mitra terkait. Kaltara adalah beranda depan Indonesia, dan sudah seharusnya wajahnya sejajar dengan daerah perbatasan lainnya di NTT dan Kalbar,” tegasnya.
Gubernur Kalimantan Utara Zainal A. Paliwang menyambut baik komitmen Komisi V DPR RI tersebut. Ia menegaskan, kunjungan kerja DPR ke Kaltara menjadi langkah penting karena memungkinkan para anggota parlemen melihat langsung kondisi dan kebutuhan riil masyarakat di daerah perbatasan yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur.
“Saya sangat bersyukur atas kehadiran Komisi V DPR RI di Kalimantan Utara. Mereka bisa melihat dan mendengar langsung apa yang menjadi kebutuhan masyarakat kita, bukan hanya dari laporan atau tayangan video. Alhamdulillah, mereka sangat merespons positif usulan yang kita sampaikan,” tutur Zainal.
Zainal menilai, masih banyak pekerjaan besar yang harus dilakukan untuk memastikan konektivitas antardaerah di Kaltara berjalan optimal. Selama ini, masyarakat di beberapa kecamatan perbatasan seperti Krayan, Long Bawan, dan Long Midang di Kabupaten Nunukan, masih harus bergantung pada pasokan sembako dari Malaysia karena sulitnya jalur darat.
“Saya sampaikan dalam rapat, masa negara sebesar ini tidak bisa menuntaskan pembangunan jembatan senilai Rp68 miliar. Saya minta tolong kepada Komisi V agar membantu mempercepat penyelesaiannya. Harapan saya, di akhir 2026 Jembatan Binuang sudah bisa tuntas agar masyarakat kita tidak lagi bergantung pada Malaysia,” tegasnya.
Selain Jembatan Binuang, Gubernur juga menyampaikan dua proyek penting lainnya, yakni pembangunan akses jalan Malinau–Krayan yang dibagi dalam dua paket pekerjaan senilai sekitar Rp200 miliar. Proyek tersebut, menurut Zainal, menjadi kunci utama untuk membuka isolasi daerah pedalaman dan memperlancar distribusi logistik antar wilayah.
“Dari Malinau sampai Krayan itu ada dua paket pekerjaan senilai 200 miliar. Saya sudah bicara dengan mitra Komisi V dan Kementerian PUPR agar memastikan proyek ini berjalan sesuai target. Mudah-mudahan di akhir tahun nanti sudah bisa fungsional. Ini penting agar masyarakat perbatasan tidak lagi hidup dalam keterbatasan akses,” ujar Zainal.
Gubernur menegaskan, pihaknya akan terus mendorong agar pembangunan di Kaltara tidak berjalan lambat seperti beberapa tahun sebelumnya. Ia menyebut, Kaltara sempat mengalami stagnasi dalam partisipasi APBN untuk proyek-proyek strategis, namun saat ini tengah berupaya bangkit melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah, DPR RI, dan kementerian.
“Kita ingin menebus tahun-tahun sebelumnya yang stagnan dengan langkah konkret. Saya akan terus memperjuangkan kebutuhan Kaltara agar betul-betul menjadi prioritas nasional. Karena bagi saya, membangun Kaltara sama dengan memperkuat beranda utara Indonesia,” tegasnya. (saf)
