TARAKAN, Headlinews.id – Perkara pengeroyokan dan penganiayaan yang terjadi dalam kegiatan seminar di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Tarakan tidak berlanjut ke persidangan. Kasus tersebut diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif setelah para pihak sepakat berdamai.
Kejaksaan Negeri Tarakan memastikan penghentian penuntutan terhadap tujuh tersangka yang sebelumnya terlibat dalam tiga berkas perkara berbeda. Keputusan tersebut diambil setelah permohonan penghentian penuntutan berdasarkan restorative justice mendapat persetujuan dari Kejaksaan Agung RI.
Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan Deddy Yuliansyah Rasyid melalui Kepala Seksi Intelijen Mohammad Rahman menjelaskan, proses penyelesaian perkara diawali dengan mediasi antara korban dan para tersangka yang difasilitasi oleh kejaksaan.
“Kesepakatan damai telah dicapai oleh seluruh pihak tanpa adanya paksaan. Proses mediasi berlangsung di Rumah Restorative Justice Paguntaka dengan disaksikan keluarga para pihak, pemerintah setempat, serta tokoh masyarakat,” ujarnya.
Ia menerangkan, setelah tercapai perdamaian, Kejari Tarakan mengajukan permohonan penghentian penuntutan kepada Kejaksaan Tinggi Kalimantan Utara. Selanjutnya, permohonan tersebut dipaparkan dalam gelar perkara bersama Kejaksaan Agung hingga akhirnya disetujui.
“Dengan disetujuinya permohonan tersebut, perkara ini tidak lagi dilanjutkan ke tahap persidangan,” katanya.
Berdasarkan hasil penyidikan, peristiwa tersebut bermula saat kegiatan seminar yang digelar di salah satu SMK di Tarakan pada Desember 2025. Keributan terjadi ketika sejumlah peserta terlibat adu mulut dengan panitia saat proses registrasi kegiatan.
Ketegangan yang awalnya hanya berupa perdebatan kemudian berkembang menjadi aksi saling dorong dan perkelahian fisik. Situasi semakin memanas setelah beberapa orang lain ikut terlibat sehingga terjadi pengeroyokan yang menyebabkan sejumlah pihak mengalami luka memar.
Korban yang mengalami luka kemudian menjalani pemeriksaan medis dan visum di RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan. Hasil visum menunjukkan adanya luka akibat benturan benda tumpul yang menjadi dasar penyidik memproses perkara tersebut secara hukum.
Dalam tahap penelitian berkas perkara, jaksa menilai kasus tersebut memenuhi kriteria untuk diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif. Salah satu pertimbangannya adalah ancaman pidana yang tidak melebihi lima tahun serta para tersangka yang baru pertama kali melakukan tindak pidana.
“Korban telah memberikan maaf dan sepakat menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan. Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar jaksa mengajukan penghentian penuntutan melalui mekanisme restorative justice,” jelas Rahman.
Selain itu, latar belakang sosial para tersangka juga menjadi pertimbangan. Sebagian besar diketahui bekerja sebagai nelayan dan menjadi penopang ekonomi keluarga sehingga penyelesaian perkara secara damai dinilai lebih memberi manfaat bagi semua pihak.
Meskipun perkara dihentikan, para tersangka tetap diberikan sanksi sosial sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat. Mereka diwajibkan melaksanakan kerja bakti selama 15 hari berturut-turut dengan durasi tiga jam setiap hari.
Kegiatan tersebut akan dilaksanakan di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup serta di RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan dengan pengawasan aparat terkait.
“Pendekatan restorative justice tidak hanya menitikberatkan pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat,” pungkas Rahman. (saf)
