TARAKAN, Headlinews.id– Penerapan sistem pembayaran non-tunai berbasis Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di pelabuhan speedboat Kalimantan Utara akan diperluas ke seluruh wilayah.
Program Pelabuhan SIAP QRIS yang diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kalimantan Utara tersebut, menjadi bagian dari upaya mendorong digitalisasi layanan transportasi publik dan efisiensi transaksi di sektor kepelabuhanan.
Kepala KPwBI Provinsi Kalimantan Utara, Hasiando Ginsar Manik, mengatakan Pelabuhan Tengkayu I Tarakan ditetapkan sebagai proyek percontohan sebelum implementasi dilakukan secara menyeluruh.
Peluncuran Pelabuhan SIAP QRIS di Tengkayu I pada 11 Desember 2025 dinilai berhasil dan mendapat respons positif dari masyarakat serta pelaku usaha transportasi laut.
“Pelabuhan Tengkayu I kami jadikan pilot project karena volume transaksi dan mobilitas penumpangnya cukup tinggi. Dari situ terlihat kesiapan ekosistem, baik dari sisi agen tiket maupun pengguna jasa,” ujar Hasiando, Jumat (30/1/2026).
Pada tahap awal penerapan, sebanyak delapan agen tiket speedboat di Pelabuhan Tengkayu I telah melayani pembayaran tiket dan retribusi menggunakan QRIS.
Sistem pembayaran digital tersebut dinilai mampu mempercepat proses transaksi, mengurangi antrean, serta meminimalkan risiko pengelolaan uang tunai di lapangan.
Seiring hasil uji coba yang berjalan baik, Bank Indonesia Kaltara mulai menyusun tahapan ekspansi Pelabuhan SIAP QRIS ke pelabuhan speedboat lainnya di Kalimantan Utara.
Perluasan dilakukan melalui koordinasi dengan Dinas Perhubungan provinsi, pemerintah kabupaten/kota, serta unit pelaksana teknis daerah (UPTD) pengelola pelabuhan.
Dalam waktu dekat, BI Kaltara akan mulai menerapkan QRIS di Pelabuhan Kayan II Kabupaten Bulungan dan Pelabuhan Speedboat Malinau pada Februari 2026.
“Selanjutnya, Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan ditargetkan menerapkan sistem serupa pada Maret 2026, disusul Pelabuhan Keramat di kawasan Tanjung Selor–Tanah Kuning (KTT) pada April 2026,” ungkapnya.
Hasiando menjelaskan, penerapan QRIS di pelabuhan tidak hanya mencakup pembayaran tiket penumpang, tetapi juga retribusi dan layanan kepelabuhanan lainnya.
Menurutnya, digitalisasi transaksi akan mendukung pengelolaan pendapatan daerah yang lebih transparan dan akuntabel.
“Dengan QRIS, seluruh transaksi tercatat secara sistem dan real time. Ini memberi manfaat ganda, baik bagi masyarakat maupun bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan,” katanya.
Saat ini, sejumlah pelabuhan di Kalimantan Utara telah memiliki kesiapan sistem ticketing dan retribusi berbasis QRIS, antara lain Pelabuhan Tengkayu I Tarakan, Pelabuhan Kayan II Bulungan, Pelabuhan Speedboat Malinau, Pelabuhan Liem Hie Djung Nunukan, dan Pelabuhan Keramat KTT.
Dari lima pelabuhan publik utama tersebut, dua di antaranya telah menerapkan pembayaran QRIS secara aktif.
Bank Indonesia menargetkan sebelum semester kedua 2026, seluruh pelabuhan di lima kabupaten/kota di Kalimantan Utara telah menyediakan alternatif pembayaran non-tunai bagi masyarakat.
“Sebelum semester dua tahun ini, seluruh pelabuhan di lima kabupaten/kota sudah memiliki alternatif pembayaran nontunai. Masyarakat tetap bisa menggunakan uang tunai, namun juga memiliki opsi QRIS,” jelas Hasiando.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, KPwBI Kalimantan Utara akan memperkuat kegiatan sosialisasi di lapangan. Upaya ini meliputi pemasangan alat informasi, spanduk, serta edukasi langsung kepada pengguna jasa pelabuhan dan agen tiket speedboat.
Menurut Hasiando, peningkatan literasi pembayaran digital menjadi faktor penting agar implementasi QRIS di pelabuhan berjalan optimal dan berkelanjutan.
“Kami tidak hanya menyiapkan sistemnya, tetapi juga memastikan masyarakat memahami dan nyaman menggunakan QRIS dalam aktivitas sehari-hari, termasuk saat menggunakan transportasi laut,” pungkasnya. (saf)
