TANJUNG SELOR, Headlinews.id – Penyegaran struktur birokrasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bulungan diarahkan untuk memperkuat kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) agar pelayanan publik kepada masyarakat semakin cepat, efektif, dan terukur.
Bupati Bulungan Syarwani menegaskan, rotasi tujuh Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPT Pratama) yang dilaksanakan merupakan bagian dari penataan organisasi yang disesuaikan dengan kebutuhan pelayanan dan tantangan pembangunan daerah.
“Penataan ini dilakukan agar setiap perangkat daerah dapat bekerja lebih fokus, lebih responsif, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” kata Syarwani, Senin (12/1/2026).
Menurutnya, penempatan pejabat pada posisi baru tidak semata-mata bertujuan melakukan penyegaran, tetapi juga untuk memastikan fungsi pelayanan publik tetap berjalan optimal tanpa hambatan administratif maupun teknis.
“Pejabat yang ditempatkan harus memahami ritme kerja serta karakter layanan di OPD masing-masing,” ujarnya.
Syarwani menilai, pengalaman birokrasi yang dimiliki para pejabat yang dirotasi menjadi modal penting dalam menjaga kesinambungan pelayanan. Dengan latar belakang kepemimpinan di sejumlah OPD, para pejabat tersebut dinilai mampu beradaptasi cepat dengan lingkungan kerja baru.
“Pengalaman memimpin perangkat daerah sebelumnya menjadi bekal penting untuk menjaga stabilitas kinerja,” jelasnya.
Selain rotasi, Pemkab Bulungan juga mempersiapkan pengisian jabatan strategis yang masih kosong melalui mekanisme seleksi terbuka. Langkah tersebut ditempuh agar struktur organisasi perangkat daerah segera lengkap dan kinerja pelayanan publik berjalan optimal.
“Jabatan yang kosong perlu segera diisi agar tidak terjadi tumpang tindih tugas dan kewenangan dalam pelayanan,” kata Syarwani.
Ia memastikan proses seleksi terbuka dilaksanakan secara transparan dan profesional dengan melibatkan panitia seleksi dari unsur internal dan eksternal pemerintah.
“Seluruh tahapan dilaksanakan sesuai aturan, objektif, dan berbasis kompetensi,” tegasnya.
Sejumlah jabatan yang direncanakan diisi melalui seleksi terbuka meliputi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Koperasi, Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUKMPP), serta beberapa jabatan staf ahli.
Pemkab Bulungan menargetkan tahapan awal seleksi dapat dimulai dalam waktu dekat sehingga proses pengisian jabatan berlangsung pada Februari 2026.
“Targetnya, struktur organisasi semakin lengkap dan siap menjalankan program,” ujarnya.
Syarwani menambahkan, meskipun panitia seleksi memberikan rekomendasi berdasarkan hasil penilaian, keputusan akhir penempatan pejabat tetap menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK).
“Seluruh proses telah diatur dalam regulasi, dan keputusan akhir berada pada kewenangan PPK,” pungkasnya. (rn)
