TANJUNG SELOR, Headlinews.id — Ancaman narkotika di wilayah perbatasan Kalimantan Utara semakin kompleks dan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
DPRD Kaltara mendorong sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dalam menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, khususnya di daerah perbatasan yang rawan dimanfaatkan jaringan ilegal.
Anggota DPRD Kaltara, Herman, menekankan upaya pencegahan harus berjalan seiring dengan penegakan hukum.
“Situasi di wilayah perbatasan sangat rentan. Penyalahgunaan narkotika berdampak luas, bukan hanya pada individu, tetapi juga pada lingkungan keluarga dan masyarakat. Pencegahan harus menyasar seluruh lapisan, mulai dari generasi muda hingga tokoh masyarakat,” ujarnya.
Herman menilai keterlibatan generasi muda sangat strategis. Remaja dan mahasiswa kerap menjadi sasaran jaringan narkoba karena kurangnya edukasi dan pengawasan.
“Pemuda perlu dibekali informasi lengkap mengenai bahaya narkotika dan dilibatkan langsung dalam kegiatan pencegahan. Dengan demikian, mereka bisa menjadi agen perubahan di komunitasnya masing-masing,” tambahnya.
Menurut Herman, langkah pencegahan yang dilakukan BNNP Kaltara selama ini menjadi contoh sinergi yang efektif. BNNP menggandeng sekolah, kampus, organisasi masyarakat, serta komunitas pemuda untuk memberikan edukasi, sosialisasi bahaya narkoba, hingga pelatihan kader anti-narkoba.
Kegiatan tersebut tidak hanya memberikan wawasan, tetapi juga mendorong generasi muda ikut berperan aktif dalam memutus rantai peredaran gelap.
“Strategi ini memperluas jangkauan edukasi sekaligus membentuk budaya sadar narkoba. Generasi muda yang terlibat akan menjadi pengawas informal di lingkungan mereka, sehingga ruang gerak jaringan narkoba semakin terbatas,” ungkap Herman.
Selain generasi muda, peran keluarga dan sekolah juga menjadi fokus utama. Herman menegaskan bahwa pencegahan yang efektif harus dimulai dari rumah dan lingkungan terdekat.
Orang tua, guru, dan pembina organisasi kepemudaan memiliki peran penting dalam mengawasi perilaku anak-anak dan membekali mereka dengan pengetahuan serta nilai-nilai hidup sehat.
DPRD Kaltara mendorong semua pihak untuk menerapkan strategi terpadu. Penegakan hukum oleh aparat kepolisian tetap penting, tetapi pemberdayaan masyarakat dan edukasi preventif dinilai lebih berpengaruh dalam jangka panjang.
Herman menekankan pemberantasan narkotika bukan sekadar soal menangkap pelaku, tetapi bagaimana menciptakan lingkungan yang tahan terhadap penyalahgunaan.
“Jika seluruh elemen masyarakat bergerak bersama—dari pemerintah daerah, aparat penegak hukum, organisasi masyarakat, hingga generasi muda—maka peluang jaringan narkoba beroperasi secara bebas akan semakin sempit. Sinergi lintas sektor menjadi senjata utama dalam melindungi generasi mendatang,” katanya.
Herman berharap kolaborasi ini bisa terus diperluas dan dijalankan secara berkelanjutan. DPRD berkomitmen memfasilitasi koordinasi antarinstansi, mengawasi efektivitas program, dan memberikan rekomendasi kebijakan yang mendukung pencegahan penyalahgunaan narkotika.
Dengan keterlibatan aktif semua pihak, Kaltara diharapkan tidak hanya menjadi wilayah pengawasan, tetapi juga menjadi wilayah yang kuat dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap narkotika.
Lebih lanjut, Herman menekankan pentingnya penguatan regulasi lokal, pengawasan perbatasan, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendeteksi peredaran narkoba.
Sistem pelaporan cepat, edukasi berbasis digital, serta kolaborasi lintas instansi dianggap sebagai langkah strategis untuk menutup celah yang dimanfaatkan jaringan kriminal.
“Sinergi ini harus menyentuh setiap lini masyarakat. Dari desa, kelurahan, sekolah, hingga kampus. Semua harus bergerak, agar Kaltara menjadi contoh wilayah yang tidak hanya aman dari peredaran narkoba, tetapi juga memiliki masyarakat yang tangguh dan sadar hukum,” pungkas Herman. (*/saf)
