NUNUKAN, Headlinews.id— DPRD Nunukan melakukan peninjauan langsung ke kawasan bongkar muat peti kemas Pelabuhan Tunon Taka, Rabu (4/2/2026), untuk mengevaluasi kualitas layanan publik dan kesesuaian antara kebijakan operasional dengan kondisi riil di lapangan.
Peninjauan tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat dengar pendapat antara DPRD dan manajemen PT Pelindo yang digelar sehari sebelumnya. Dalam rapat itu, sejumlah persoalan layanan pelabuhan mencuat, mulai dari arus kendaraan logistik hingga kesiapan fasilitas pendukung aktivitas bongkar muat.
Rombongan DPRD dipimpin unsur pimpinan dan anggota lintas komisi, di antaranya Wakil Ketua dan Sekretaris Komisi I, Ketua Komisi II DPRD Nunukan, serta beberapa anggota dewan lainnya.
Kehadiran mereka dimaksudkan untuk melihat secara langsung proses kerja pelabuhan yang selama ini menjadi jalur utama distribusi logistik di wilayah perbatasan.
Di lokasi, anggota dewan meninjau proses bongkar muat peti kemas, pengaturan lalu lintas truk, serta sistem pelayanan yang diterapkan oleh pengelola pelabuhan.
DPRD juga berdialog dengan petugas lapangan guna memperoleh gambaran teknis mengenai pelayanan sehari-hari yang dirasakan pengguna jasa.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Nunukan, Saddam Husain, menyampaikan bahwa peninjauan lapangan menjadi bagian penting dalam fungsi pengawasan legislatif, khususnya untuk memastikan penjelasan yang disampaikan dalam rapat sesuai dengan realitas di lapangan.
“Peninjauan ini dilakukan agar DPRD memiliki gambaran faktual mengenai kondisi pelayanan pelabuhan, sehingga evaluasi kebijakan dapat dilakukan secara objektif,” ujarnya.
Menurutnya, pelabuhan merupakan fasilitas publik strategis yang berdampak langsung terhadap kelancaran distribusi barang dan aktivitas ekonomi masyarakat Nunukan. Standar pelayanan harus terjaga dan dapat dirasakan manfaatnya oleh pengguna jasa.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul Syam, menilai pengawasan terhadap pengelolaan pelabuhan diperlukan agar setiap kebijakan operasional tidak menimbulkan beban tambahan bagi pelaku usaha logistik dan masyarakat.
“Pelabuhan ini memegang peranan besar dalam menjaga pasokan barang. Pelayanan yang tertib dan efisien sangat berpengaruh terhadap stabilitas distribusi dan harga di Nunukan,” katanya.
Dalam peninjauan tersebut, pihak PT Pelindo turut memberikan penjelasan mengenai alur pelayanan, penerapan sistem digital, serta pengaturan lalu lintas kendaraan di dalam kawasan pelabuhan. Penjelasan itu dicatat DPRD sebagai bahan evaluasi lanjutan.
Hasil peninjauan lapangan ini selanjutnya akan dibahas dalam forum DPRD sebagai dasar penyusunan rekomendasi dan pengawasan kebijakan pelayanan pelabuhan ke depan.
“Pengawasan DPRD akan terus dilakukan agar pelayanan pelabuhan berjalan sesuai fungsi pelayanan publik dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah perbatasan,” tegas Andi Fajrul Syam. (*)
