TANJUNG SELOR, Headlinews.id – Pembangunan sekolah menengah atas di Kecamatan Lumbis Hulu, Kabupaten Nunukan, dinilai mendesak dan perlu segera diakomodasi dalam penyusunan program belanja daerah.
Persoalan tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Golkar DPRD Kalimantan Utara, Adi Nata Kusuma, saat memberikan pandangan fraksi terhadap rancangan nota keuangan KUA–PPAS RAPBD 2026 yang diajukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, beberapa waktu lalu.
Adi menjelaskan kebutuhan pendidikan menengah di wilayah perbatasan terus meningkat seiring pertumbuhan jumlah pelajar dan perubahan pola kebutuhan layanan dasar masyarakat.
Lumbis Hulu disebut sebagai salah satu kecamatan dengan tantangan berat, mulai dari jarak antardesa yang berjauhan, aksesibilitas yang terbatas, hingga minimnya fasilitas pendidikan tingkat sekolah menengah atas.
Kondisi tersebut menyebabkan pelajar di daerah itu harus menempuh perjalanan panjang, melintasi medan berat, atau bahkan tinggal terpisah dari keluarga hanya untuk dapat melanjutkan pendidikan.
“Wilayah perbatasan seperti Lumbis Hulu memerlukan penguatan fasilitas pendidikan secara lebih terencana. Penambahan SMA menjadi langkah strategis untuk memastikan pelajar mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkelanjutan,” ujarnya.
Adi menegaskan fokus pemerataan fasilitas pendidikan tidak cukup terhenti pada Lumbis Hulu saja. Kondisi serupa juga ditemukan di beberapa wilayah perbatasan lainnya di Kalimantan Utara, seperti Krayan, Kayan Hulu, Long Pujungan, dan Tulin Onsoi, yang hingga kini menghadapi tantangan akses pendidikan menengah.
Ia menilai daerah-daerah tersebut memerlukan perhatian sebanding karena menghadapi persoalan geografis ekstrem, sarana transportasi terbatas, serta belum meratanya distribusi fasilitas belajar.
“Pelajar di wilayah perbatasan berada dalam kondisi yang rentan akibat jarak tempuh yang jauh dan keterbatasan sarana pendidikan. Pemerataan akses pendidikan perlu dijamin agar kualitas sumber daya manusia di seluruh wilayah dapat ditingkatkan secara menyeluruh,” tambahnya.
Politikus muda itu juga menekankan pentingnya melihat pembangunan sekolah bukan hanya sebagai penambahan infrastruktur fisik, tetapi sebagai instrumen pemerataan pembangunan manusia.
Menurutnya, fasilitas pendidikan yang memadai akan membuka jalan bagi peningkatan kompetensi generasi muda, memperluas peluang ekonomi, serta memperkuat daya saing daerah perbatasan yang selama ini berada dalam kondisi tertinggal.
“Pendidikan menengah merupakan pondasi penting dalam mempersiapkan SDM yang adaptif dan kompeten. Daerah perbatasan perlu ditopang oleh fasilitas yang setara agar tidak terus berada dalam ketimpangan,” ujarnya lebih lanjut.
Melalui pandangan Fraksi Golkar, Adi mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk memasukkan pembangunan SMA di Lumbis Hulu dan beberapa wilayah perbatasan lainnya sebagai prioritas utama dalam RAPBD 2026.
Ia juga menekankan pentingnya penyediaan tenaga pendidik yang memadai, pemenuhan sarana pembelajaran, termasuk laboratorium, perpustakaan, serta dukungan fasilitas penunjang seperti asrama pelajar atau transportasi antardesa bagi daerah yang tidak terjangkau jalur darat.
“Pemerataan pendidikan harus tercermin dalam alokasi anggaran dan program prioritas pemerintah. Wilayah perbatasan membutuhkan dukungan nyata agar pelajar di sana memperoleh hak pendidikan yang setara dan memiliki kesempatan berkembang seperti daerah lainnya,” tutup Adi. (*/saf)
