TANJUNG SELOR, Headlinews.id — Menyikapi rancangan arah pembangunan tahun 2026, Fraksi PKS DPRD Kalimantan Utara meminta pemerintah provinsi memperkuat prioritas anggaran agar manfaatnya benar-benar terasa langsung di masyarakat, meski tema pembangunan dinilai sudah sejalan dengan agenda kebijakan fiskal nasional.
Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltara, H. Ladullah, S.Hi., menjelaskan bahwa pemerintah daerah telah menyelaraskan arah pembangunan dengan tema kebijakan fiskal nasional, yaitu Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi.
“Penyesuaian ini sebenarnya merupakan langkah positif karena tema tersebut relevan dengan karakteristik wilayah Kaltara yang kaya sumber daya alam, memiliki kawasan perbatasan strategis, serta menyimpan potensi besar dalam pengembangan energi baru terbarukan dan ketahanan pangan,” ujarnya.
Ia menyebut keselarasan antara kebijakan daerah dan nasional menjadi bagian penting dari upaya mendorong tercapainya visi Indonesia Emas 2045.
Kaltara, kata Ladullah, memiliki kontribusi strategis sebagai daerah energi, pangan, sekaligus pintu gerbang aktivitas ekonomi di perbatasan.
Meski demikian, Ladullah menilai tema besar dan arah kebijakan yang telah disusun belum cukup tanpa penerjemahan yang jelas ke dalam prioritas anggaran.
Ia menekankan perlunya fokus pembangunan yang lebih tajam, responsif, dan benar-benar berdampak bagi warga, terutama di tengah tantangan ekonomi daerah yang masih memerlukan percepatan.
“Hal mendasar seperti pemerataan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas layanan publik, penguatan ekonomi lokal, hingga perlindungan bagi kelompok rentan menuntut kebijakan anggaran yang lebih presisi dan berorientasi pada hasil,” ujarnya.
Menurut dia, kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah Kaltara cukup beragam dan memerlukan pendekatan kebijakan yang berbasis kebutuhan nyata di lapangan.
Karena itu, ia menilai pemerintah provinsi harus lebih berani memastikan bahwa belanja daerah benar-benar diarahkan pada sektor yang memberi dampak paling luas.
Ia menambahkan sinkronisasi antara kebijakan nasional dan daerah tidak boleh berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi harus diikuti dengan konsistensi penganggaran, pengawasan yang kuat, serta indikator keberhasilan yang terukur.
“Setiap rupiah anggaran harus dipastikan memberi dampak langsung bagi masyarakat Kalimantan Utara. Itu yang kami dorong, karena anggaran publik tidak boleh mengalir tanpa ukuran yang jelas,” tegas Ladullah.
Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat, terutama sektor-sektor produktif seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan energi terbarukan.
Menurutnya, pemerintah harus membuka ruang lebih besar bagi program pemberdayaan yang dapat menciptakan nilai tambah dan lapangan kerja.
Selain itu, Ladullah menekankan pentingnya perbaikan layanan dasar, termasuk pendidikan, kesehatan, dan fasilitas publik. Ia menilai banyak wilayah yang masih membutuhkan intervensi pemerintah untuk memastikan pemerataan pelayanan.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan tema besar. Yang dibutuhkan masyarakat adalah hasil konkret yang bisa dirasakan, baik dari segi pelayanan, akses pembangunan, maupun penguatan ekonomi,” tambahnya. (*/saf)
