TARAKAN, Headlinews.id – Gempa yang melanda wilayah Kaltara pekan lalu menjadi pengingat nyata akan pentingnya edukasi dan mitigasi bencana bagi masyarakat.
Supa’ad Hadianto, anggota DPRD Kalimantan Utara Komisi IV, menekankan selain tanggap darurat, upaya pencegahan dan edukasi masyarakat harus dijalankan secara berkelanjutan agar dampak bencana bisa diminimalkan.
Menurut Supa’ad, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota telah melakukan langkah cepat pascagempa, mulai dari kunjungan ke lokasi terdampak hingga penyaluran bantuan.
Namun, ia menilai langkah tanggap darurat saja tidak cukup tanpa strategi mitigasi yang terencana dan edukasi masyarakat yang konsisten.
“Gempa yang terjadi beberapa minggu lalu menjadi peringatan bagi kita semua. Kita tidak bisa memprediksi kapan bencana datang, tapi kita bisa belajar agar masyarakat lebih siap menghadapi risiko di masa depan,” ujarnya saat ditemui di Tarakan, Senin (11/11/2025).
Beberapa wilayah di Tarakan, seperti Tarakan Timur, Tarakan Barat, Tarakan Utara, dan Tarakan Tengah, termasuk kawasan rawan gempa. Supa’ad menekankan pentingnya pemetaan risiko dan identifikasi titik-titik rawan, sehingga masyarakat mengetahui area aman dan siap bertindak saat bencana terjadi.
“Masyarakat perlu memahami bukan hanya cara menyelamatkan diri, tapi juga prinsip membangun rumah atau fasilitas publik yang tahan gempa. Edukasi seperti ini harus dilakukan secara berkesinambungan, bukan hanya saat ada kejadian,” tambahnya.
Supa’ad juga menyoroti pentingnya pendataan dan perbaikan fasilitas publik yang terdampak, termasuk rumah sakit, sekolah, dan sarana transportasi. Infrastruktur yang aman, kata dia, menjadi salah satu penentu keselamatan dan kelancaran pelayanan publik saat bencana.
“Fasilitas umum yang rusak tidak hanya menimbulkan kerugian materiil, tapi juga mengganggu layanan masyarakat. Pemerintah harus memastikan fasilitas ini aman dan berfungsi kembali secepat mungkin,” jelasnya.
Dalam pandangannya, mitigasi bencana harus terintegrasi antara pemerintah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan media. Masyarakat perlu diberi informasi dan pelatihan cara membangun bangunan aman, melakukan evakuasi, dan menyelamatkan diri.
Simulasi bencana, penyuluhan, dan kampanye publik menjadi bagian penting dari strategi ini.
“Edukasi mitigasi bencana harus jadi gerakan bersama. Pemerintah, sekolah, komunitas, dan media harus berjalan seiring agar masyarakat memahami risiko dan siap bertindak,” ujar Supa’ad.
Selain itu, Supa’ad menekankan peran DPRD Kalimantan Utara dalam mendorong kebijakan dan penganggaran yang mendukung mitigasi bencana.
Ia menekankan pentingnya anggaran yang memadai untuk perbaikan fasilitas umum, pembangunan infrastruktur tahan gempa, dan program pendidikan mitigasi di sekolah-sekolah.
“Kesiapsiagaan tidak bisa diabaikan. DPRD akan terus mengawal kebijakan dan anggaran yang memastikan masyarakat lebih aman dan fasilitas publik lebih tangguh terhadap bencana,” pungkasnya.
Supa’ad menekankan, generasi muda juga perlu dilibatkan dalam edukasi bencana agar terbiasa menghadapi risiko secara cerdas. Kesiapsiagaan sejak dini dapat menumbuhkan budaya keselamatan yang kuat di masyarakat, sekaligus membangun rasa tanggung jawab sosial.
“Kita ingin masyarakat tidak panik saat bencana datang. Semua harus terbiasa dengan prosedur keselamatan dan memahami langkah-langkah mitigasi. Semakin banyak yang paham, semakin sedikit korban dan kerugian yang terjadi,” tutupnya. (*/saf)
