TANJUNG SELOR, Headlinews.id — DPRD Provinsi Kalimantan Utara menyoroti pentingnya pengelolaan sektor strategis sebagai langkah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua DPRD Kaltara, Achmad Djufrie, mengatakan bahwa beberapa sektor yang menjadi kewenangan provinsi selama ini belum dikelola secara maksimal, termasuk pajak kendaraan bermotor, retribusi pelabuhan, dan pajak alat berat.
“Potensi PAD dari sektor-sektor ini sangat besar. Jika pengelolaan dilakukan dengan lebih sistematis, terstruktur, dan terkoordinasi, kontribusinya terhadap APBD dapat meningkat signifikan,” ujar Djufrie.
Ia menambahkan, optimalisasi sektor strategis ini tidak hanya bergantung pada intensitas pemungutan pajak, tetapi juga pada perbaikan sistem administrasi, transparansi, serta pemanfaatan teknologi untuk memudahkan pemantauan dan pelaporan.
Menurut Djufrie, langkah ini penting agar setiap rupiah yang masuk benar-benar tercatat dan dapat digunakan untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Selain itu, DPRD mendorong Bapenda untuk memperkuat sinergi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait serta pemerintah kabupaten/kota.
Kolaborasi lintas instansi diyakini mampu memperkuat pemungutan pajak dan retribusi di lapangan, sekaligus meminimalkan kebocoran pendapatan.
Djufrie menekankan koordinasi ini juga meliputi evaluasi regulasi, penyusunan prosedur teknis, dan standarisasi sistem kerja agar pengelolaan pendapatan daerah menjadi lebih profesional dan akuntabel.
“Tidak cukup hanya meningkatkan jumlah pendapatan, tetapi tata kelola dan manajemen sektor strategis juga harus diperkuat. Dengan begitu, PAD yang diperoleh benar-benar dapat mendukung program pembangunan yang merata dan berdampak nyata bagi masyarakat,” kata Djufrie.
DPRD juga menekankan pentingnya monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap setiap sektor strategis. Hal ini diyakini akan mendorong inovasi dalam pengelolaan pendapatan, sekaligus mempersiapkan Bapenda menghadapi tantangan ekonomi yang dinamis.
Dengan fokus pada pengelolaan sektor strategis, peningkatan koordinasi lintas instansi, dan perbaikan sistem administrasi, DPRD berharap target PAD pada tahun anggaran mendatang dapat tercapai.
Langkah ini dianggap krusial untuk memperkuat kapasitas fiskal Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kualitas layanan publik.
“Optimalisasi sektor strategis harus dikelola secara transparan dan efektif agar PAD Kaltara meningkat dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” pungkasnya. (*/saf)
