SAMARINDA, Headlinews.id— Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan pendanaan pendidikan di daerah tetap terlindungi meski pemerintah pusat melakukan pemangkasan Transfer ke Daerah (TKD).
Langkah ini menjadi bagian dari upaya mempertahankan keberlanjutan Program GratisPol, yang memberikan bantuan pendidikan kepada mahasiswa asal Kaltim, sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia sebagai fondasi pembangunan daerah.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menyatakan pemerintah provinsi telah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,4 triliun untuk mendukung pembiayaan pendidikan sekitar 124.000 mahasiswa, baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta.
Anggaran ini mencakup biaya kuliah sejak semester awal hingga penyelesaian studi, sehingga mahasiswa dapat fokus pada proses akademik tanpa terbebani biaya pendidikan.
“Pendanaan pendidikan menjadi prioritas utama kami. Meskipun ada pemangkasan TKD dari pusat, seluruh mahasiswa asal Kaltim tetap dipastikan menerima manfaat dari Program GratisPol,” ujar Rudy Mas’ud.
Selain itu, Pemprov Kaltim mendorong peningkatan kompetensi masyarakat melalui pembiayaan pendidikan lanjutan bagi yang ingin menempuh studi pascasarjana.
Kesempatan pendanaan penuh untuk jenjang S2 dan S3 dibuka bagi warga yang telah berdomisili di Kaltim minimal tiga tahun. Program ini diharapkan dapat mencetak generasi dengan kompetensi tinggi yang berkontribusi pada kemajuan daerah.
“Semua mahasiswa asal Kaltim harus bisa menyelesaikan studinya dengan tenang. Pendanaan pendidikan tetap aman dan Program GratisPol akan terus berjalan. Ini bukti komitmen kami dalam membangun kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur,” ujar Gubernur Rudy Mas’ud.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Armin, menambahkan, pengelolaan anggaran pendidikan dilakukan secara optimal dan tepat sasaran.
Semua bantuan, termasuk Program GratisPol, dilaksanakan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan ketertiban administrasi.
“Setiap anggaran yang diberikan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh mahasiswa. Sistem pengelolaan kami pastikan akuntabel sehingga program berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Armin.
Dengan adanya jaminan pendanaan ini, Pemprov Kaltim menegaskan komitmennya untuk memastikan seluruh mahasiswa di wilayahnya tetap mendapatkan layanan pendidikan yang memadai, tanpa terkendala pemangkasan dana dari pemerintah pusat. (adv/Diskominfo Kaltim)
