BOGOR, Headlinews.id – Wakil Ketua I DPRD Nunukan, Ir. Arpiah, S.T., M.I.Kom., menilai digitalisasi sebagai langkah strategis dalam memperkuat tata kelola kelembagaan dan meningkatkan efektivitas kinerja pelayanan publik.
Penilaian tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Sekretariat DPRD Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, Kamis (22/1/2026).
Kunjungan kerja ini dimanfaatkan DPRD Nunukan untuk melihat langsung penerapan sistem digital dalam pengelolaan administrasi dan pelayanan informasi di lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bogor.
Dalam dialog yang berlangsung interaktif, rombongan DPRD Nunukan menggali berbagai aspek teknis, mulai dari alur kerja kesekretariatan hingga sistem pengarsipan dan dokumentasi berbasis digital.
Arpiah mengungkapkan, sistem digital yang diterapkan di Sekretariat DPRD Kota Bogor menunjukkan bagaimana teknologi dapat meningkatkan ketertiban administrasi dan transparansi kerja lembaga legislatif.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi informasi telah mengubah cara kerja birokrasi menjadi lebih cepat dan terukur.
“Kami melihat bagaimana digitalisasi mampu menata administrasi dengan lebih rapi, mempercepat akses dokumen, serta mendukung pelayanan informasi publik yang lebih transparan,” ujar Arpiah.
Ia menjelaskan, digitalisasi tidak hanya alat bantu, melainkan sudah menjadi kebutuhan dalam mendukung kinerja lembaga pemerintahan. Dengan sistem yang terintegrasi, proses administrasi dan dokumentasi rapat dapat dikelola secara efisien dan meminimalkan ketergantungan pada dokumen fisik.
“Sekarang ini, kecepatan dan ketepatan data sangat menentukan kualitas kerja lembaga. Sistem digital membuat proses pengelolaan data menjadi lebih mudah dan akurat,” katanya.
Sebagai daerah perbatasan, Kabupaten Nunukan dinilai perlu terus mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Arpiah menyebut digitalisasi dapat menjadi solusi untuk memperpendek jarak layanan antara pemerintah dan masyarakat, terutama di wilayah yang memiliki keterbatasan akses.
“Dengan sistem digital, pelayanan tidak lagi bergantung pada jarak. Masyarakat bisa mengakses informasi dan layanan dengan lebih mudah, meskipun berada di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan,” ujarnya.
Ia menambahkan, ketersediaan data yang cepat dan terintegrasi juga berperan penting dalam mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan.
Menurutnya, keputusan yang didukung data akurat akan lebih tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Digitalisasi membantu pemerintah dan DPRD dalam mengambil kebijakan yang berbasis data. Ini penting agar program pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan,” tegas Arpiah. (*)
