NUNUKAN, Headlinews.id — Tingkatkan kapasitas dan profesional legislatif, Anggota DPRD Nunukan melakukan pendalaman tugas dalam kegiatan yang digelar di Swiss-Belhotel, Rabu (15/10/2025). Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Tenaga Ahli Pengembangan Pelatihan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri, Ir. Gunawan M.A.
Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana strategis bagi anggota dewan untuk memperdalam pemahaman terkait fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran, serta menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan masyarakat.
Dalam paparannya, Gunawan menekankan pendalaman tugas DPRD merupakan langkah penting untuk meningkatkan kapasitas dan efektivitas lembaga legislatif. Anggota dewan memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai proses penyusunan kebijakan publik, mekanisme pengawasan pelaksanaan, serta keterampilan analisis dan pengambilan keputusan strategis.
“Pendalaman tugas ini bertujuan menyiapkan anggota DPRD agar mampu memahami proses pemerintahan secara menyeluruh dan mengambil keputusan yang tepat sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Gunawan.
Selama kegiatan, anggota DPRD Nunukan aktif berdiskusi tentang berbagai persoalan pembangunan daerah, termasuk efektivitas pelaksanaan perda, strategi penguatan produk hukum daerah, dan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.
Gunawan juga menekankan pentingnya kerja sama antara legislatif dan eksekutif untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Nunukan, Hamsing, S.Pi., menyampaikan enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPRD saat ini sedang dalam proses pembahasan, tiga di antaranya telah disetujui bersama dengan eksekutif.
“Enam Raperda ini menjadi bukti upaya DPRD dalam menghadirkan regulasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Tiga sudah disetujui bersama, sementara sisanya masih difinalisasi untuk memastikan kualitasnya,” kata Hamsing.
DPRD Nunukan menargetkan penyelesaian total 11 Perda pada tahun ini, enam inisiatif DPRD dan lima berasal dari usulan pemerintah. Target ini diharapkan mempercepat terbentuknya payung hukum yang mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
“Melalui pendalaman tugas ini, anggota DPRD diharapkan mampu menganalisis kebijakan dengan lebih tajam, menghadirkan solusi nyata, dan memastikan regulasi yang dihasilkan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Hamsing. (*)
