TANJUNG SELOR, Headlinews.id – Pemerintah Kabupaten Bulungan membuka seleksi terbuka guna mengisi lima jabatan pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah daerah.
Pembukaan seleksi dilakukan di Aula Benuanta BKPSDM Bulungan dan menjadi bagian dari upaya penataan birokrasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan pelayanan publik dan pembangunan daerah.
Lima posisi yang dibuka meliputi Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, serta Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
Pelaksana Tugas Asisten Administrasi Umum, Adi Irwansyah menegaskan, seleksi terbuka ini dirancang untuk memastikan setiap jabatan diisi oleh figur yang memiliki kapasitas dan rekam jejak yang jelas. Prosesnya dilakukan secara bertahap dengan mekanisme penilaian yang terukur.
“Seluruh tahapan disusun untuk melihat kemampuan peserta secara menyeluruh, baik dari sisi manajerial maupun teknis. Kita ingin mendapatkan pejabat yang benar-benar siap bekerja,” ujarnya.
Ia menambahkan, proses seleksi tidak hanya menilai kelengkapan administrasi, tetapi juga menguji kesiapan peserta dalam menghadapi tantangan jabatan. Peserta diminta mengikuti setiap tahapan dengan serius dan menunjukkan kompetensi terbaiknya.
“Kesempatan ini ruang bagi peserta untuk menunjukkan kapasitas kepemimpinan dan komitmen terhadap pelayanan publik,” katanya.
Dalam pelaksanaannya, seleksi mencakup uji kompetensi manajerial melalui assessment, penelusuran rekam jejak, serta uji kompetensi bidang. Pada tahap akhir, peserta akan menjalani penulisan makalah, presentasi, dan wawancara.
Rangkaian tersebut dirancang untuk mengukur kesesuaian antara kompetensi peserta dengan kebutuhan jabatan yang dilamar. Selain kemampuan teknis, aspek integritas dan profesionalisme juga menjadi bagian penting dalam penilaian.
Adi menekankan pentingnya menjaga proses seleksi tetap objektif dan bebas dari intervensi agar hasil yang diperoleh benar-benar kredibel.
“Panitia seleksi bekerja secara independen dan profesional. Hasilnya diharapkan mampu melahirkan pejabat yang tidak hanya memenuhi syarat, tetapi juga mampu memberikan kontribusi nyata bagi daerah,” tutupnya. (*/rn)
