SAMARINDA, Headlinews.id — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memastikan program Bantuan Sosial Terencana (BST) tahun 2025 terealisasi penuh di seluruh kabupaten dan kota.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menegaskan program tersebut menjadi wujud komitmen pemerintah daerah dalam menghadirkan kesejahteraan yang merata hingga ke wilayah pelosok.
Sebanyak 7,3 ribu penerima manfaat telah menerima bantuan yang disalurkan melalui 112 Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) di 10 kabupaten dan kota se-Kaltim.
“Seluruhnya terealisasi pada 2025. Ini adalah bentuk perhatian Pemprov agar kesejahteraan bisa dirasakan masyarakat tanpa terkecuali, termasuk di daerah terpencil,” ujar Rudy.
Program BST difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat rentan. Bantuan yang diberikan mencakup kebutuhan pangan, sandang, serta alat bantu bagi penyandang disabilitas.
Program ini juga menjadi bagian dari pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.
Distribusi penerima manfaat tersebar di berbagai wilayah. Di Samarinda, terdapat 29 LKS dengan 2.043 penerima manfaat. Kutai Kartanegara melalui 16 LKS menjangkau 976 penerima, disusul Paser dengan 12 LKS untuk 959 penerima.
Kutai Barat melalui lima LKS menyalurkan bantuan kepada 658 penerima, Berau melalui 10 LKS kepada 637 penerima, serta Balikpapan melalui 19 LKS kepada 621 penerima.
Bontang tercatat memiliki tujuh LKS dengan 548 penerima, Kutai Timur delapan LKS dengan 487 penerima, Penajam Paser Utara lima LKS dengan 299 penerima, dan Mahakam Ulu satu LKS dengan 72 penerima manfaat.
Program ini juga menjangkau panti sosial milik swasta dan lembaga masyarakat. Bantuan meliputi rehabilitasi sosial anak terlantar, lanjut usia, penyandang disabilitas, tuna sosial, hingga perlindungan bagi korban bencana.
Penyaluran dilakukan melalui enam Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) panti sosial milik Pemprov Kaltim yang bersinergi dengan 112 LKS di berbagai daerah.
Rudy menegaskan pemerataan kesejahteraan harus dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai bentuk kehadiran pemerintah di seluruh wilayah Kalimantan Timur.
“Pemerataan ini adalah wujud nyata kehadiran pemerintah bagi masyarakat Kalimantan Timur,” tutupnya. (fan)
