SAMARINDA, Headlinews.id— Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memastikan alokasi anggaran untuk program layanan kesehatan daerah, termasuk GratisPol, tetap terjaga pada 2026 mendatang.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, dr. H. Jaya Mualimin, Sp.Kj, M.Kes, MARS, menegaskan pembiayaan premi BPJS Kesehatan bagi peserta yang ditanggung pemerintah provinsi tidak akan berkurang dan tetap disiapkan sesuai kebutuhan.
“Angkanya kita masih di Rp 230-an miliar untuk membayar premi, mencukupi untuk menanggung sekitar 140 ribu peserta. Kalau kita naik 450, angka 230 miliar itu cukup. Makanya kemungkinan tidak akan berubah. Atau kalau pun berubah, pasti naik,” katanya.
Jaya juga menilai rendahnya penyerapan anggaran tahun ini disebabkan waktu pelaksanaan program yang baru berjalan pada Agustus 2025.
“Tahun depan mulai dari Januari. Kalau tahun ini mulai Agustus, jadi wajar tidak terserap dengan baik,” ujarnya.
Tidak hanya premi BPJS, Pemprov Kaltim juga menyiapkan anggaran besar untuk pemenuhan alat kesehatan di sejumlah fasilitas kesehatan.
Ia menyebutkan sedikitnya Rp150 miliar akan digelontorkan untuk pengadaan berbagai alat kesehatan yang diperlukan, termasuk untuk mendukung pengoperasian gedung baru Pandurata RSUD AW Sjahranie (AWS).
“Kemungkinan tidak kurang dari 150 miliar akan disiapkan pemerintah provinsi untuk alat kesehatan. Pandurata yang sekarang sudah selesai tentu harus didukung alat yang memadai,” terangnya.
Jaya mengatakan pemerataan layanan kesehatan juga diarahkan melalui penambahan kapasitas rumah sakit. Gedung baru Pandurata yang berada di kawasan RSUD AWS diperkirakan menambah sekitar 500 tempat tidur.
Selain itu, RSUD Korpri akan mendapatkan penambahan 200 tempat tidur, disusul rumah sakit yang dibangun di Jambuk, Kecamatan Bongan, Kutai Barat, yang juga diproyeksikan menambah 200 tempat tidur pada tahun berikutnya.
“Pandurata itu jawabannya kalau tempat tidur penuh terus. Dengan gedung besar itu bisa menambah sekitar 500 tempat tidur,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Dinas Kesehatan juga memperkuat upaya promotif dan preventif untuk menekan risiko penyakit tidak menular seperti hipertensi, kolesterol, dan diabetes.
“Hulunya penyakit itu harus dibenahi. Kalau faktor risikonya diturunkan, kita bisa mengurangi potensi stroke dan jantung,” tegasnya.
Dalam sidak yang dilakukan bersama Wakil Gubernur Kaltim beberapa waktu lalu, Jaya menemukan kondisi berbeda antara RSUD AWS dan sejumlah rumah sakit provinsi lainnya.
Menurutnya, fasilitas seperti RS Atma Husada Mahakam, RS Mata, dan RSUD Korpri telah memiliki sarana lengkap dan tenaga medis yang memadai, namun jumlah pasien masih jauh lebih sedikit dibandingkan AWS.
“Ternyata yang belum ada hanya pasiennya sedikit. Di AWS penuh, sementara di tiga rumah sakit itu kosong. Ini tantangan buat kita,” ujarnya.
Ia menegaskan perlunya peningkatan sosialisasi agar masyarakat tidak hanya berpusat pada satu rumah sakit saja.
“Saya sudah dorong mereka agar aktif menjemput bola. Jangan hanya menunggu. Kalau perlu bekerja sama dengan BPJS, nama dan alamat peserta dicari, dipanggil, dan diberi sosialisasi,” jelasnya.
Selain itu, kepada masyarakat penerima manfaat program GratisPol dan JosPol, Jaya mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan agar tidak sepenuhnya bergantung pada fasilitas pembiayaan BPJS.
“Makan yang seimbang, olahraga cukup, tidak merokok. Walaupun kita punya BPJS, kalau kesehatan tidak dijaga, tidak semuanya ditanggung. Jadi kita sendiri yang harus menyelamatkan kehidupan kita,” pesannya.
Jaya memastikan komitmen Pemprov Kaltim dalam menjamin akses layanan kesehatan yang merata dan berkualitas bagi seluruh warga.
“Kita pastikan semuanya punya kepesertaan BPJS, sehingga kalau sakit bisa dilayani di mana saja, bahkan di luar daerah sekalipun,” ujarnya. (adv/Diskominfo Kaltim)
