TARAKAN, Headlinews.id – Dewan Pengurus Daerah (DPD) Serikat Pengemudi Online Indonesia (SePOI) Kalimantan Utara menyatakan dukungan penuh terhadap ketegasan Kapolri yang menolak wacana penempatan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kementerian tertentu.
Ketua DPD SePOI Kaltara, Misyadi menilai Polri harus tetap berada langsung di bawah Presiden Republik Indonesia guna menjaga netralitas, independensi, serta profesionalisme dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan menjaga keamanan nasional.
“Kami dari Serikat Pengemudi Online Indonesia DPD Kalimantan Utara mendukung penuh Polri tetap berada di bawah Presiden Republik Indonesia. Ini penting agar Polri tetap netral, independen, dan fokus menjalankan tugasnya menjaga keamanan serta menegakkan hukum,” ujar Misyadi di Tarakan.
Menurutnya, posisi Polri yang langsung berada di bawah Presiden memberikan kejelasan garis komando sekaligus menghindarkan institusi kepolisian dari potensi intervensi kepentingan politik maupun sektoral.
Misyadi juga menegaskan, ketegasan Kapolri dalam menolak wacana tersebut sejalan dengan semangat reformasi kelembagaan yang menempatkan Polri sebagai aparat penegak hukum yang profesional dan mandiri.
“Kalau Polri ditarik ke bawah kementerian, dikhawatirkan akan memengaruhi independensi. Padahal, kepercayaan publik terhadap Polri sangat bergantung pada netralitas dan profesionalisme aparatnya,” katanya.
Sebelumnya, Kapolri menegaskan keberadaan Polri langsung di bawah Presiden telah sesuai dengan konstitusi serta sistem ketatanegaraan Indonesia.
Posisi tersebut dinilai penting agar Polri dapat menjalankan fungsi menjaga ketertiban umum, menegakkan hukum, serta melindungi dan melayani masyarakat secara optimal.
DPD SePOI Kaltara berharap, sikap tegas Kapolri ini dapat menjadi penguatan bagi institusi kepolisian untuk terus berbenah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat tanpa tekanan kepentingan politik praktis. (*)
