TENGGARONG, Headlinews.id — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) mengambil langkah proaktif untuk mendongkrak kualitas produk hukum daerah dan pengawasan pembangunan fisik. Langkah taktis ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) bersama unsur akademisi dari perguruan tinggi serta lembaga penegak hukum.
Acara penandatanganan kerja sama penting ini dilangsungkan di gedung DPRD Kukar pada awal November 2026. Kolaborasi tersebut melibatkan Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta), serta menggandeng pihak Kejaksaan. Kehadiran para akademisi dan aparat penegak hukum ini difokuskan untuk mengawal setiap perumusan Peraturan Daerah (Perda) agar memiliki landasan ilmiah yang kuat, sekaligus melakukan audit serta evaluasi mendalam terhadap efektivitas proyek-proyek infrastruktur strategis di wilayah Kukar.
Pihak legislatif menilai bahwa pelibatan unsur kampus dan kejaksaan sangat krusial guna menghindari celah hukum, ketidaktepatan sasaran program, maupun potensi masalah dalam realisasi fisik di lapangan. Dengan adanya asistensi hukum dan kajian riset yang objektif, kebijakan publik yang dilahirkan kelak benar-benar berorientasi pada kemaslahatan masyarakat luas.
Dalam keterangannya usai acara tersebut, Ketua DPRD Kukar Ahmad Yani menekankan pentingnya pendampingan ilmiah dan yuridis dalam setiap proses legislasi maupun pengawasan pembangunan.
“Perlu ada evaluasi perencanaan dan kajian. Jadi, keputusan untuk melanjutkan pembangunan harus benar-benar berdasarkan hasil kajian. Kami membutuhkan masukan akademis serta pendampingan agar setiap kebijakan peraturan daerah dan proyek infrastruktur yang berjalan senantiasa akuntabel, transparan, serta tepat sasaran bagi masyarakat,” ungkap Yani.
Melalui sinergi tripartit antara legislatif, dunia pendidikan tinggi, dan kejaksaan ini, DPRD Kukar optimis tata kelola pemerintahan daerah ke depan akan semakin profesional, meminimalisasi risiko penyimpangan, serta mampu menjawab tantangan pembangunan secara berkelanjutan. (adv)
