TANJUNG SELOR, Headlinews.id – Momen pelantikan Zainal A Paliwang sebagai Gubernur Kaltara periode 2025 – 2030 terasa cukup istimewa.
Dalam momen bersamaan itu, sang istri, Rahmawati Zainal juga dilantik sebagai Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Kaltara.
Rahmawati dilantik oleh Ketua Umum TP PKK sekaligus Ketua Umum Tim Pembina Posyandu, Ny. Tri Tito Karnavian bersamaan dengan 34 Ketua TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Provinsi periode 2025-2030 di Aryanusa Ballroom, Menara Danareksa, Jakarta Pusat pada Kamis (20/2/2025) lalu.
Pelantikan dihadiri langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku pembina TP PKK Pusat dan Tim Pembina Posyandu Pusat beserta sejumlah pejabat utama di Kemendagri.
Dalam momen istimewa ini, Hj Rahmawati Zainal, S.H., didampingi Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., yang juga di hadiri Wakil Gubernur Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., beserta istri.
Dalam arahannya, Ny. Tri Tito mengingatkan pelantikan ini bukan hanya menjadi ajang seremonial, tapi sebagai tonggak baru awal perjalanan panjang pengabdian Ketua TP PKK dan pembina Posyandu bagi pemberdayaan keluarga dan masyarakat.
“Saya yakin sinergi antara pemerintah daerah dengan TP PKK dan Posyandu akan semakin kuat dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan pelayanan kesehatan masyarakat,” ujar istri Mendagri ini.
Ia pun optimis gerakan PKK dan pembinaan Posyandu di daerah akan lebih maju dan berdampak luas, mengingat separuh dari yang dilantik sudah berpengalaman di PKK sebagai Ketua PKK Provinsi atau Kabupaten/Kota, dan kini kembali mengemban ulang amanah dan baktinya di daerah masing – masing.
Ny. Tri Tito juga berpesan kepada Ketua TP PKK Provinsi yang telah dilantik agar menyelaraskan programnya dengan Asta Cita visi misi Presiden dan Wakil Presiden Prabowo-Gibran, serta turut mendukung keberhasilan program-program tersebut.
Sebagai informasi, 3 provinsi pelantikan Ketua TP PKK dan Posyandu Provinsi akan menyusul setelah penyelesaian sengketa Pilkada. Serta pengecualian kepada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang tidak mengikuti ajang Pilkada. (rn)
