BALIKPAPAN, Headlinews.id – Proyek Green Vallet 2 di Kawasan Balikpapan Tengah disegel Pemerintah Kota Balikpapan melalui Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Jumat (17/1/2025).
Penyegelan yang sekaligus penghentian sementara proyek rumah susun ini setelah dipastikan proses pembangunannya tidak memiliki izin berkaitan.
“Kebijakan ini diambil setelah hasil inspeksi mendadak (sidak) dan rapat koordinasi bersama OPD terkait menemukan manajemen Green Valley 2 melakukan penataan lahan dan pembangunan tanpa mengantongi izin yang diperlukan,” ujar Kabid Penegakkan Hukum Satpol PP Balikpapan Yosep Gunawan.
Ia menambahkan, proses penyegelan dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018. Serta Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2017 tentang Bangunan Gedung.
“Seperti izin lingkungan, setujuan lingkungan, site plan, dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Akhirnya, pembangunan tanpa izin ini bisa berdampak negatif terhadap lingkungan,” imbuhnya.
Pemerintah juga menilai aktivitas tersebut melanggar Perda Nomor 1 Tahun 2021. Tentang Ketertiban Umum, yang mewajibkan setiap usaha untuk memiliki izin lengkap sebelum melakukan kegiatan. Selanjutnya, sesuai Perda Pasal 31A, kami dari Satpol PP memiliki kewenangan untuk menghentikan sementara kegiatan dan menyegel area tersebut.
“Kami segel dan hentikan sementara pembangunanya, hingga semua persyaratan dokumen perizinan dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah meminta pihak manajemen untuk segera mengambil langkah pengendalian dampak lingkungan guna mencegah kerugian yang lebih besar. Ia tegaskan kembali,manajemen juga harus bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan lingkungan yang berimbas pada masyarakat.
“Kami berharap langkah tegas ini dapat menjadi peringatan bagi pelaku usaha lainnya. Agar selalu memenuhi kewajiban perizinan demi menjaga keseimbangan lingkungan dan mematuhi regulasi daerah,” tandasnya.
Sebelum dilakukannya penyegelan ini, sebelumnya, DPRD Balikpapan, melalui Komisi III dan Komisi I, melakukan inspeksi lapangan terhadap aktivitas pembangunan milik Balikpapan Superblok (BSB) Group pada Senin (13/01/2025).
Peninjauan ini dilakukan di beberapa lokasi, termasuk area reklamasi pantai dan Ruby Tower Apartemen di belakang mal Pentacity, serta proyek Green Valley 2 di kawasan Gunung Guntur, Balikpapan Tengah.
“Pembangunan Green Valley 2 harus dihentikan sementara karena belum mengantongi izin. Kami melihat langsung pembangunan sudah berjalan meski belum ada izin. Kami merekomendasikan kepada OPD terkait untuk menghentikan sementara aktivitas pembangunan di Green Valley 2 sembari menunggu izinnya selesai,” kata Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Alqadri, yang memimpin rombongan saat itu. (*)
