SEBATIK, Headlinews.id – Produktivitas usaha perikanan warga RT 04 Desa Tanjung Karang, Kecamatan Sebatik, masih membutuhkan dukungan sarana. Selain bantuan alat perikanan, masyarakat juga mengusulkan pembangunan jalan dan rehabilitasi jembatan untuk menunjang aktivitas ekonomi serta memperlancar mobilitas warga.
Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Rismanto, mengatakan kebutuhan yang disampaikan masyarakat berkaitan dengan dua sektor yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan warga, yakni infrastruktur dasar dan kegiatan usaha perikanan. Keduanya membutuhkan dukungan agar aktivitas masyarakat dapat berjalan lebih baik.
“Kalau sarana perikanannya tersedia, masyarakat bisa lebih terbantu dalam menjalankan usaha. Peralatan yang memadai tentu mendukung kegiatan mereka. Begitu juga jalan dan jembatan, akses yang baik akan memudahkan warga dalam beraktivitas. Ini kebutuhan yang disampaikan langsung oleh masyarakat dan harus dilihat sesuai kondisi di lapangan,” ujarnya.
Bantuan alat perikanan diharapkan dapat menunjang kegiatan warga yang menggantungkan penghasilan dari sektor tersebut. Ketersediaan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan usaha dapat membantu masyarakat menjalankan aktivitas perikanan secara lebih produktif.
Sementara itu, pembangunan jalan dan rehabilitasi jembatan berkaitan dengan kelancaran akses antarwilayah. Infrastruktur yang memadai dibutuhkan untuk mendukung perjalanan warga, sekaligus mempermudah kegiatan ekonomi yang bergantung pada kelancaran transportasi.
Rismanto menyampaikan, setiap usulan memiliki karakteristik dan tingkat kebutuhan berbeda. Pembahasan di DPRD akan mempertimbangkan manfaat program bagi masyarakat, kewenangan pemerintah daerah, serta ketersediaan anggaran agar penanganannya dapat disesuaikan dengan prioritas pembangunan.
“Setiap wilayah punya kebutuhan yang berbeda. Di Tanjung Karang, masyarakat menyampaikan kebutuhan yang dekat dengan kehidupan sehari-hari mereka, mulai dari usaha perikanan sampai akses jalan dan jembatan. Kami akan melihat peluang agar usulan tersebut dapat masuk dalam pembahasan program pembangunan sesuai prioritas dan kemampuan anggaran daerah,” katanya. (*/saf)










