MALINAU, Headlinews.id – Seluruh hasil pertandingan taekwondo dalam Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) II Kalimantan Utara (Kaltara) 2026 dipastikan tidak masuk dalam perhitungan resmi perolehan medali. Keputusan Dewan Hakim tersebut sekaligus mengakhiri polemik keikutsertaan kontingen Tana Tidung yang sebelumnya tidak mendapat kesempatan bertanding meskipun telah tercatat dalam tahapan administrasi peserta.
Ketua Dewan Hakim Porprov II Kaltara 2026, Dr. Syafruddin, S.H., M.Hum., menjelaskan penetapan tersebut merupakan hasil pemeriksaan terhadap keberatan yang diajukan KONI Kabupaten Tana Tidung. Dewan Hakim melakukan penelaahan dokumen, verifikasi lapangan, serta meminta penjelasan dari pihak-pihak yang berkaitan dengan penyelenggaraan taekwondo.
“Persoalan ini sudah kami periksa dari berbagai aspek, mulai dari dokumen administrasi sampai keterangan pihak-pihak yang terlibat. Kami juga melakukan verifikasi faktual sebelum mengambil keputusan. Setelah seluruh bahan pemeriksaan dibahas, Dewan Hakim menetapkan penyelenggaraan taekwondo tidak dapat diakui sebagai bagian dari pertandingan resmi Porprov II Kaltara 2026,” ujar Syafruddin.
Ketetapan tersebut tercantum dalam Surat Keputusan Dewan Hakim Porprov II Kaltara 2026 Nomor SKEP.01/DH-PORPROV II-26/XI/2026 tertanggal 19 November 2026. Dalam keputusan itu, seluruh rangkaian kegiatan beserta hasil pertandingan taekwondo dinyatakan tidak dapat diakui maupun disahkan sebagai hasil resmi Porprov.
Syafruddin menerangkan, salah satu pertimbangan utama berkaitan dengan keabsahan persyaratan organisasi penyelenggara yang mengacu pada Technical Handbook (THB) dan Peraturan Organisasi Porprov II Kaltara 2026. Aspek tersebut menjadi bagian dari pemeriksaan Dewan Hakim sebelum menentukan status pertandingan.
“Dalam mengambil keputusan, kami berpedoman pada ketentuan yang mengatur penyelenggaraan Porprov, termasuk Technical Handbook dan peraturan organisasi. Persyaratan keabsahan organisasi menjadi bagian yang diperiksa. Dari hasil penelaahan tersebut, kami menetapkan seluruh hasil pertandingan taekwondo tidak dapat disahkan sebagai perolehan resmi Porprov,” tegasnya.
Keberatan terhadap penyelenggaraan taekwondo diajukan KONI Kabupaten Tana Tidung melalui dua surat, masing-masing Nomor 087/KONI-KTT/XI/2026 tertanggal 17 November 2026 dan Nomor 088/KONI-KTT/XI/2026 tertanggal 19 November 2026. Pengajuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan yang melibatkan pemohon, pihak termohon, Tim Keabsahan, Panitia Pengawas dan Pengarah (Panwasrah), serta Tim Umum KONI Provinsi Kaltara.
Seluruh keterangan dan dokumen yang terkumpul dibawa ke sidang pleno Dewan Hakim pada 19 November 2026 di Malinau. Beberapa dokumen yang menjadi bahan pertimbangan di antaranya berita acara Delegation Registration Meeting (DRM) tanggal 6 November 2026, surat Panwasrah Porprov II Kaltara, serta surat Pengkab Taekwondo Indonesia Tana Tidung tertanggal 2 November 2026 mengenai pemberitahuan dan permohonan penertiban cabang olahraga atau organisasi yang dinilai tidak resmi.
Syafruddin menyatakan keputusan tersebut merupakan hasil akhir pemeriksaan Dewan Hakim dan memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh pihak dalam penyelenggaraan Porprov II Kaltara 2026.
“Seluruh proses pemeriksaan sudah kami jalankan dengan mempertimbangkan dokumen, keterangan para pihak, dan ketentuan yang berlaku. Keputusan Dewan Hakim bersifat final, mengikat, serta tidak dapat diganggu gugat. Kami meminta seluruh pihak menghormati hasil keputusan ini,” katanya.
Keputusan tersebut ditandatangani Ketua Dewan Hakim Dr. Syafrudin, Sekretaris Nurfatiha Rizkiah, S.H., serta anggota Kriya Armansyah, S.H. Penetapan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Sebelum keputusan keluar, polemik taekwondo bermula dari tidak diikutsertakannya kontingen Tana Tidung dalam pertandingan, meskipun nama dan kuota atlet daerah tersebut telah tercatat dalam hasil Delegation Registration Meeting (DRM) pada 6 November 2026.
Dalam perkembangan persoalan tersebut, Dewan Hakim bersama Panwasrah sempat memberikan rekomendasi agar atlet Tana Tidung tetap diakomodasi. Pertimbangannya, nama peserta dan kuota atlet telah tercantum dalam hasil DRM. Namun, rekomendasi tersebut tidak dilaksanakan oleh Pengprov Taekwondo Indonesia Kaltara.
Pengprov TI Kaltara menyampaikan persoalan legalitas kepengurusan sebagai alasan tidak diikutsertakannya kontingen tersebut. Pengurus cabang Taekwondo Indonesia Tana Tidung dinilai belum memiliki surat keputusan (SK) kepengurusan yang sah. Akibatnya, 28 atlet yang telah tiba di Malinau tidak memperoleh kesempatan mengikuti pertandingan.
KONI Tana Tidung kemudian mengajukan keberatan dengan meminta pertandingan taekwondo dianulir dan seluruh medali dari cabang tersebut tidak dimasukkan dalam klasemen Porprov. Persoalan itu selanjutnya diperiksa Dewan Hakim hingga menghasilkan keputusan tertanggal 19 November 2026 yang mencabut pengakuan terhadap seluruh rangkaian pertandingan taekwondo dalam Porprov II Kaltara 2026. (*/saf)










